Kongres Golput Diteruskan di Jakarta

Persaudaraan Golput (golongan putih) akan melanjutkan kongres di Jakarta meskipun kongres di Yogyakarta dibubarkan polisi dan tokohnya Sri Bintang Pamungkas ditahan sementara Jumat sore (8/5).

"Kami akan melanjutkan kongres di Jakarta, sekitar pekan depan dengan lebih terang-terangan," kata Sri Bintang Pamungkas, tokoh Persaudaraan Golput dalam pernyataan pers yang disampaikan di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBHY).

Menurut dia, persaudaraan golput tidak akan terpengaruh oleh penangkapan dirinya saat mengadakan kongres di Yogyakarta.

Setelah sempat ditahan untuk dimintai keterangan oleh Poltabes Yogyakarta selama kurang lebih 4,5 jam, Sri Bintang kemudian dilepaskan.

Ia disodori empat pertanyaan, antara lain maksud pemilu alternatif dan Indonesia baru, namun Sri Bintang menegaskan tidak bersedia menjawab kedua pertanyaan itu.

"Malam itu juga (Jumat malam), kami tetap melanjutkan kongres dalam suasana informal di hotel lain yang berada di depan hotel lama, dan pagi tadi sekitar pukul tujuh, polisi kembali mencoba menghentikan kongres," ujarnya.

Sri Bintang mengecam tindakan yang dilakukan oleh polisi saat menghentikan kongres dan membawanya ke kepolisian untuk dimintai keterangan. Sri Bintang juga menyatakan, polisi telah menggeledah kamar para peserta kongres.

Ia menyatakan Persaudaraan Golput terbentuk sejak 2003 atau menjelang pemilihan umum (pemilu) 2004 karena khawatir pemilu tidak dapat dilaksanakan secara benar.

Sementara itu, Direktur LBHY Irsyad Thamrin menyatakan akan membawa insiden penahanan Sri Bintang Pamungkas tersebut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) karena hak mengeluarkan pendapat telah dihambat polisi.

"Kami juga akan melayangkan surat protes ke kapolri karena tindakan penahanan itu sama artinya mengenai kebebasan masyarakat mengeluarkan pendapat," katanya. (Ant)

PBHI: Penangkapan Sri Bintang Melanggar HAM

Pembubaran paksa acara Kongres Nasional Persaudaraan Golongan Putih (Golput) se-Indonesia yang berlangsung di Hotel Satya Graha Umbulharjo, Yogyakarta, Jumat (8/5) kemarin, menuai berbagai kecaman. Insiden yang berimbas pada penangkapan sejumlah aktivis dan penyelenggara kegiatan, Sri Bintang Pamungkas, ini dinilai sebagai pelanggaran HAM.

"Yang terjadi di Jogja itu adalah pelanggaran HAM. Penangkapan Sri Bintang Pamungkas itu berlebihan," kata Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta, Hendrik Sirait, di sela jumpa pers di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta.

Sebelumnya, Kongres tersebut dibubarkan karena dinilai tidak memiliki izin dari kepolisian, baik dari Poltabes Yogyakarta maupun Mabes Polri.

Menanggapi hal ini, Hendrik mengatakan, berdasarkan UU No 9 Tahun 1998 tentang Tindakan Mengekpresikan Pendapat menyatakan bahwa kegiatan demonstrasi dan unjuk rasa tidak memerlukan izin. "Dalam undang-undang tersebut menyatakan hanya perlu melakukan pemberitahuan. Itu kalau polisinya bilang harus ada izin, mungkin dia aparat Orde Baru atau tidak tahu undang-undang," tuturnya.

Hal senada disampaikan Aktivis 98, Safiq Alik LH. Menurutnya, pascareformasi kegiatan unjuk rasa hanya perlu melakukan pemberitahuan kepada aparat. "Tidak ada aturan bahwa acara-acara yang berkumpul itu harus izin. Zaman Suharto memang harus izin. Tetapi ketika reformasi, cukup dengan surat pemberitahuan," ujarnya. (kom)

Dugaan Korupsi Depkumham

Yusril dan Hartono Tanoe akan Bersaksi

Marwan mengatakan,"Masih kita lihat perkembangan. Sementara status mereka saksi."

Mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra dan pengusaha Hartono Tanoesudibjo akan bersaksi di sidang perkara dugaan korupsi biaya akses sistim administrasi badan hukum atau sisminbakum.

"Mereka masuk dalam daftar saksi," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Marwan Effendy.

Dalam kasus ini, Kejaksaan telah menyeret dua mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ke pengadilan, yakni Syamsudin Manan Sinaga dan Romli Atmasasmita.

Di dakwaan Romli, Jaksa menilai Yusril dan Hartono ikut dalam permufakatan jahat dalam kasus itu. Saat ditanya soal perkembangan status keduanya, Marwan mengatakan kejaksaan masih melihat perkembangan. "Sementara status mereka saksi. Saya tidak berani bicara lebih."

Kejaksaan menduga ada kerugian negara sebesar Rp 410 miliar dalam kasus pungutan biaya sisminbakum. Dana itu dihitung dari uang masyarakat yang ditarik namun tidak diserahkan ke negara. (VN)

SBY Capres Paling Pusing

Umar S.Bakry

Menjadi pemenang pemilu legislatif ternyata tidak menguntungkan posisi SBY. Sebab saat ini capres Partai Demokrat itu dipusingkan harus memilih siapa pendampingnya di antara mitra koalisinya.

"SBY itu capres paling pusing sekarang ini. Suara paling besar justru paling sulit menentukan cawapres," cetus Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nusantara (LSN), Umar S Bakry dalam perbincangannya dengan wartawan.

Menurut Umar, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu harus dapat memberikan keadilan bagi parpol-parpol yang berkoalisi dengannya. Sebab jika salah, bukan tidak mungkin salah satu mitra koalisinya akan keluar membentuk koalisi baru atau bergabung dengan koalisi yg sudah ada.

"Pilihan sulit bagi SBY, bagaikan makan buah simalakama. Hatta salah, Boediono salah. Kalau diambil salah satu tokoh yang berkoalisi akan timbul kecemburuan," jelas kandidat doktor di University Sains Malaysia (USM), Penang ini.

PKS, partai yang mendapatkan suara lebih besar dari PAN akan sangat kecewa jika SBY menjadikan Hatta Rajasa sebagai cawapresnya. Dan sangat mungkin bergabung dengan Partai Gerindra. Apalagi, SBY berkeinginan jangan sampai Prabowo Subianto menjadi capres.

"Tatapi jika yang diambil PKS sangat mungkin PAN akan keluar. Karena bergabungnya PAN dijanjikan menjadi cawapres. Untuk keadilan dan tidak terlalu cemburu, saling iri, diambil tokoh non parpol," terang mantan peneliti Pusat Studi Demokrasi ini.

Jadi salah satu yang bisa dilakukan SBY untuk menghibur parpol yang kecewa, adalah jatah kursi menterinya ditambah. "Namun hal itu tidak mudah, sebab semua parpol yang berkoalisi dengan SBY pasang harga tinggi. PKB, PAN PKS, semua pasang harga tinggi," tandas Umar.

Menjadi pemenang pemilu legislatif ternyata tidak menguntungkan posisi SBY. Sebab saat ini capres Partai Demokrat itu dipusingkan harus memilih siapa pendampingnya di antara mitra koalisinya.

"SBY itu capres paling pusing sekarang ini. Suara paling besar justru paling sulit menentukan cawapres," cetus Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nusantara (LSN), Umar S Bakry.

Tangisan Sahabat Buat Antasari

Di mata sahabatnya, Antasari sosok yang santun dan religius.

Ida Husty Latief. Wanita paruh baya itu tak berhenti menangisi nasib Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif, Antasari Azhar.

Ia tak percaya dengan kasus yang tengah menimpa Antasari. Di matanya, Antasari adalah sosok yang sangat religius dan baik. "Dia sahabat saya," kata Ida sambil terus sesenggukan.

Ida bersahabat dekat Antasari sejak sama-sama berkarier di kejaksaan. Ida juga seorang pegawai kejaksaan.

Mengenai dugaan motif asmara yang tengah menyeruak, Ida pun tak percaya. Selama ini ia mengenal Antasari sangat sopan dan menghormati perempuan. "It's imposible. Anak saya yang cantik saja tidak pernah digoda."

Tak heran jika Ida ikut terpukul dengan penahanan Antasari. Didampingi Juniver Girsang pengacara Antasari, ia pun berniat menjenguk sahabatnya di tahanan Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Antasari Azhar ditahan usai menjalani pemeriksaan kepolisian kemarin. Antasari diduga sebagai otak pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Pembunuhan ini melibatkan banyak pelaku, salah satunya politisi sekaligus pengusaha Sigid Haryo Wibisono.

Nasrudin ditembak usai bermain golf di Padang Golf Modernland, Cikokol, Tangerang, sekitar pukul 14.00, Sabtu 14 Maret 2009. Ia ditembak di dekat mal Metropolis Town Square.

Mobil BMW silver miliknya tiba-tiba dipepet dua pria mengendarai sepeda motor. Salah seorang pengendara langsung memuntahkan dua peluru ke arah kepala Nasrudin yang duduk di kursi belakang.

Seketika, sopir korban langsung membawanya ke Rumah Sakit Mayapada Tangerang. Kondisi Nasrudin dinyatakan kritis. Rumah sakit itu pun tak mampu menanganinya dan merujuknya ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Nasrudin meninggal 22 jam kemudian.