Rombongan pimpinan dan anggota DPRD kabupaten cakupan wilayah Propinsi Tapanuli foto bersama di depan Rutan Tanjung Gusta usai bertemu dengan panitia pemrakarsa pembentukan dan pejuang Protap yang ditahan di rutan tersebut.Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten seperti Tapanuli Utara dan Tobasa serta panitia pembentukan Propinsi Tapanuli tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan bersama tokoh masyarakat berikut tokoh pemuda, menemui para pejuang Protap yang ditahan di Rutan Tanjung Gusta.
Pertemuan itu sebagai tindak lanjut kunjungan pimpinan dan anggota DPRD Taput bersama tokoh-tokoh masyarakat tanggal 30 Juli lalu. Pada saat itu Ketua Umum Panitia Pemrakarsa Pembentukan Protap Ir GM Chandra Panggabean mengundang anggota DPRD cakupan wilayah Propinsi Tapanuli melalui DPRD Taput untuk membicarakan kelanjutan perjuangan pembentukan Protap.
Ketua DPRD Taput FL Fernando Simanjuntak SH MH bersama anggota DPRD Taput menjadi mediator untuk terwujudnya pertemuan tersebut dengan berbagai langkah-langkah yang telah dilakukan menyatukan persepsi para anggota dewan untuk melanjutkan perjuangan pembentukan Protap.
Demikian informasi yang berhasil dihimpun SIB dari rombongan pimpinan dan anggota DPRD di halaman Rutan Tanjung Gusta, usai mereka bertemu dengan pejuang Protap dalam tahanan.
Pimpinan DPRD yang hadir yaitu Ketua DPRD Taput FL Fernando Simanjuntak SH MH, Wakil Ketua Drs BP Nababan dan Herbert Panggabean, Ketua DPRD Tobasa Mangatas Silaen, sejumlah anggota DPRD Taput antara lain Dorgis Hutagalung, Ir Ottoniyer Simanjuntak, Sanggam Lumbantobing, Asman Sihombing, Tigor Lumbantoruan, Ronal Simanjuntak, Baginda Hutabarat, Tarida Pasaribu, Herbert Sinaga dan anggota DPRD Tobasa Robert Hutajulu.
Sementara dari Kabupaten Humbang Hasundutan datang Ketua Panitia Pembentukan Protap tingkat kabupaten SP Simamora (CV 44), Sekretaris Juanda S Nababan, Ketua KNPI Ir Miduk Purba, Ketua GAMKI Posma Simanullang SH, Jhoni Simamora Ketua PMB dan Marusaha Lumbantoruan.
Pada pertemuan itu katanya, panitia pembentukan Protap bersama pimpinan dan anggota DPRD kabupaten yang hadir menyepakati bahwa perjuangan pembentukan Propinsi Tapanuli harus terus dilanjutkan hingga terwujud.
Ketua Umum Ir GM Chandra Panggabean bersama panitia pembentukan Protap lainnya antara lain Sekretaris Umum Ir Hasudungan Butar-butar MSi, Drs Burhanuddin Rajagukguk, Drs Juhal Siahaan, Drs Tahan M Panggabean MH, dan Jumongkas Hutagaol dan yang lain menyampaikan laporan keberhasilan yang telah dicapai panitia dalam proses pembentukan Protap.
Laporan tersebut dibuat berbentuk dokumen yang diterima Ketua DPRD Taput FL Fernando Simanjuntak SH MH, Ketua DPRD Tobasa Mangatas Silaen dan perwakilan lainnya yang tujuannya untuk disampaikan kepada masyarakat cakupan wilayah Propinsi Tapanuli.
Dalam dokumen tersebut dipaparkan persyaratan yang telah berhasil dilengkapi panitia sesuai dengan peraturan untuk pemekaran suatu daerah menjadi satu pemerintahan daerah propinsi. Yakni dari 25 persyaratan yang dibutuhkan, maka untuk Propinsi Tapanuli telah dipenuhi sebanyak 24 persyaratan.
Terungkap juga bahwa sebenarnya untuk terbentuknya Propinsi Tapanuli hanya tinggal selangkah lagi karena sebagai pendukungnya telah diterbitkan Amanat Presiden (Ampres) dan sudah digodok Rancangan Undang-undang (RUU) Protap.
Dalam pertemuan itu Ketua DPRD Taput FL Fernando Simanjuntak SH MH menyatakan walau saat ini panita pembentukan Propinsi Tapanuli sedang tersangkut kasus hukum bukan berarti perjuangan pembentukan Protap menjadi melemah tapi hal itu semakin mematrikan semangat dibenak masyarakat Tapanuli untuk berjuang terus mewujudkan cita-cita luhur terbentuknya Protap yang tujuannya mensejahterakan rakyat.
Pertemuan itu sebagai tindak lanjut kunjungan pimpinan dan anggota DPRD Taput bersama tokoh-tokoh masyarakat tanggal 30 Juli lalu. Pada saat itu Ketua Umum Panitia Pemrakarsa Pembentukan Protap Ir GM Chandra Panggabean mengundang anggota DPRD cakupan wilayah Propinsi Tapanuli melalui DPRD Taput untuk membicarakan kelanjutan perjuangan pembentukan Protap.
Ketua DPRD Taput FL Fernando Simanjuntak SH MH bersama anggota DPRD Taput menjadi mediator untuk terwujudnya pertemuan tersebut dengan berbagai langkah-langkah yang telah dilakukan menyatukan persepsi para anggota dewan untuk melanjutkan perjuangan pembentukan Protap.
Demikian informasi yang berhasil dihimpun SIB dari rombongan pimpinan dan anggota DPRD di halaman Rutan Tanjung Gusta, usai mereka bertemu dengan pejuang Protap dalam tahanan.
Pimpinan DPRD yang hadir yaitu Ketua DPRD Taput FL Fernando Simanjuntak SH MH, Wakil Ketua Drs BP Nababan dan Herbert Panggabean, Ketua DPRD Tobasa Mangatas Silaen, sejumlah anggota DPRD Taput antara lain Dorgis Hutagalung, Ir Ottoniyer Simanjuntak, Sanggam Lumbantobing, Asman Sihombing, Tigor Lumbantoruan, Ronal Simanjuntak, Baginda Hutabarat, Tarida Pasaribu, Herbert Sinaga dan anggota DPRD Tobasa Robert Hutajulu.
Sementara dari Kabupaten Humbang Hasundutan datang Ketua Panitia Pembentukan Protap tingkat kabupaten SP Simamora (CV 44), Sekretaris Juanda S Nababan, Ketua KNPI Ir Miduk Purba, Ketua GAMKI Posma Simanullang SH, Jhoni Simamora Ketua PMB dan Marusaha Lumbantoruan.
Pada pertemuan itu katanya, panitia pembentukan Protap bersama pimpinan dan anggota DPRD kabupaten yang hadir menyepakati bahwa perjuangan pembentukan Propinsi Tapanuli harus terus dilanjutkan hingga terwujud.
Ketua Umum Ir GM Chandra Panggabean bersama panitia pembentukan Protap lainnya antara lain Sekretaris Umum Ir Hasudungan Butar-butar MSi, Drs Burhanuddin Rajagukguk, Drs Juhal Siahaan, Drs Tahan M Panggabean MH, dan Jumongkas Hutagaol dan yang lain menyampaikan laporan keberhasilan yang telah dicapai panitia dalam proses pembentukan Protap.
Laporan tersebut dibuat berbentuk dokumen yang diterima Ketua DPRD Taput FL Fernando Simanjuntak SH MH, Ketua DPRD Tobasa Mangatas Silaen dan perwakilan lainnya yang tujuannya untuk disampaikan kepada masyarakat cakupan wilayah Propinsi Tapanuli.
Dalam dokumen tersebut dipaparkan persyaratan yang telah berhasil dilengkapi panitia sesuai dengan peraturan untuk pemekaran suatu daerah menjadi satu pemerintahan daerah propinsi. Yakni dari 25 persyaratan yang dibutuhkan, maka untuk Propinsi Tapanuli telah dipenuhi sebanyak 24 persyaratan.
Terungkap juga bahwa sebenarnya untuk terbentuknya Propinsi Tapanuli hanya tinggal selangkah lagi karena sebagai pendukungnya telah diterbitkan Amanat Presiden (Ampres) dan sudah digodok Rancangan Undang-undang (RUU) Protap.
Dalam pertemuan itu Ketua DPRD Taput FL Fernando Simanjuntak SH MH menyatakan walau saat ini panita pembentukan Propinsi Tapanuli sedang tersangkut kasus hukum bukan berarti perjuangan pembentukan Protap menjadi melemah tapi hal itu semakin mematrikan semangat dibenak masyarakat Tapanuli untuk berjuang terus mewujudkan cita-cita luhur terbentuknya Protap yang tujuannya mensejahterakan rakyat.
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar