Police distribute Noordin M Top`s pictures in Sidoarjo

Police in Sidoarjo, East Java, have distributed pictures of wanted terrorist Noordin M Top following the bombings at two luxury hotels in Jakarta last Friday.

The Sidoarjo police`s head of community outreach affairs, Commissioner Fathoni, said here on Saturday the bombings in Jakarta had made police move fast in taking anticipatory measures.

"One of the measures is distributing the pictures of Noordin M Top to motorists passing through the district," he said.

He said the police involved police partners in the effort which were aimed at alarming the people on the threat of terrorism.

The activity was also done following orders from superiors to take anticipatory measures in their respective regions.

He hoped people would inform the police if they found suspicious people in their neighbourhood, saying distributing pictures was more effective than conducting sweeps in crowded places.

Motorists welcomed the effort. "We hope Sidoarjo will remain safe," some of them said.

Fathoni said the police had also distributed the pictures among people at fast-food restaurants.

Noordin`s fellow terrorist Dr Azahari was killed during a raid in Malang, East Java a few years ago.

Nine people were killed in the bombings at JW Marriott and Ritz-Carlton hotels early on Friday in Jakarta while more than fifty people had been wounded. Some foreigners were among the dead and the wounded in the incidents.

Police are still searching for the perpetrators of the incidents. The government strongly condemned the bombings and had vowed to catch the perpetrators. (ant)

Rumah Maruto Diduga Anggota Noordin M Top Sering Didatangi

Sejumlah warga Desa Pakisan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengakui polisi sering mendatangi rumah Maruto Jati Sulistyo yang diduga sebagai anggota jaringan teroris Noordin M Top.

"Namun, sampai saat ini kami tidak mengetahui maksud kedatangan polisi tersebut ke rumah Maruto yang merupakan salah satu warga daerah ini," kata Ketua RW setempat, Eko Budi Santosa di Klaten, Sabtu.

Dia mengatakan, petugas polisi yang dimaksud kemungkinan adalah petugas dari tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.

"Sejak Maruto diduga sebagai anggota jaringan teroris Noordin M Top yang bertugas merekrut pelaku bom bunuh diri, suasana di daerah ini terlihat berbeda karena polisi sering mendatangi daerah ini," katanya.

Mengenai keterlibatan salah seorang warganya pada jaringan teroris tersebut, dia mengatakan, warga desa tidak menyangka karena Maruto dikenal tetangga selama ini berperilaku sopan dan tidak sombong.

Berbeda dengan anggota keluarga yang lain, lanjutnya, Suyono dan Sri Mulyani, yang merupakan orang tua Maruto cenderung tertutup dan jarang bergaul dengan warga lainnya.

Hal itulah, kata Eko, yang membuat para warga tidak menyangka keterlibatan Maruto pada sejumlah kasus terorisme di Indonesia.

"Akan tetapi, yang terlihat berbeda pada Maruto adalah dia dikenal sebagai sosok yang misterius karena kedatangannya di desa ini sering tidak menentu. Warga terakhir melihat Maruto pada 2003 setelah dia menikah," katanya.

Selain tinggal di Klaten, Maruto juga terdaftar sebagai warga RT 04 RW 06, Dusun Gedangan, Boja, Kabupaten Kendal.

"Sampai saat ini kami juga tidak mengetahui keberadaan Maruto. Keterangan dari pihak keluarga juga tidak pernah kami dapatkan karena tertutupnya keluarga Maruto," kata Eko Budi Santosa.

Senada dengan itu, seorang warga yang merupakan teman masa kecil Maruto, Maryanto mengatakan, kedatangan petugas kepolisian ke rumah tersebut seirng dilakukan.

"Paling tidak setiap dua minggu sekali ada petugas yang datang ke rumah tersebut. Karena seringnya kedatangan polisi di daerah ini, warga sudah terbiasa," katanya.

Akan tetapi, lanjutnya, para warga ikut prihatin terhadap kejadian yang menimpa keluarga Suyono.

Mengenai kesan masyarakat terhadap keluarga Suyono, dia mengatakan, keluarga tersebut termasuk sebagai keluarga yang terpandang.

"Suyono yang merupakan mantan Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Semarang pulang ke daerah ini setelah memasuki masa pensiun. Setelah dia kembali menjadi warga di daerah ini, dia menjabat sebagai anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Pakisan," kata Maryanto

Kepsek Vs. Guru, Murid Jadi Korban

Ratusan siswa SD 49 Inpres Sangalea Kabupaten Maros, Sulsel, sudah sepekan belajar di teras sekolah karena ruang kelas mereka dikunci oleh kepala sekolah (Kepsek).

Salah satu guru sekolah tersebut, Baharuddin mengatakan di Maros, Kamis, Kepsek Makmur Nurdin mengunci kelas karena para guru membangkang larangan tentang kegiatan belajar mengajar pada siang hari.

Baharuddin menjelaskan para siswa belajar dengan duduk di lantai dan menggunakan kaca jendela ruangan serta spidol sebagai penggganti papan tulis dan kapur.

Sekolah yang terletak di Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale tersebut menerapkan pola pengajaran paralel atau terbagi dua waktu, yakni pagi dan siang.

"Siswa kelas satu sampai kelas tiga yang masuk pagi. Kelas empat sampai enam, masuk siang. Kami sengaja bagi dua, karena jumlah siswa sangat banyak, 367 orang, jadi sangat tidak efektif kalau semua belajar pagi. Apalagi ruangan yang ada cuma enam kelas," katanya.

Baharuddin menjelaskan, kisruh di sekolah itu dimulai saat penunjukan Makmur Nurdin sebagai pejabat Kepsek yang dinilai tidak prosedural.

Seharusnya, kata dia, sebelum penunjukan harus ada persetujuan dari guru-guru dan komite sekolah serta rekomendasi-rekomendasi penting lainnya.

"Tapi ini justru tanpa basa basi penujukan langsung dari Dinas Pendidikan Maros," ujarnya.

Menurut Baharuddin, para guru bahkan pernah melakukan unjukrasa ke DPRD Maros, tapi sampai sekarang masalah tersebut belum ditindaklanjuti dan hubungan anatara kedua pihak tersebut semakin tidak harmonis.

Menanggapi kondisi itu, kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Maros, Arman Arsyad membenarkan situasi tersebut terjadi akibat perseteruan antara Kepsek dan para guru tentang boleh tidaknya ada kegiatan belajar pada siang hari.

"Mereka sudah tahu tidak boleh mengajar siang lagi, tapi tetap memaksa," katanya.

Namun ia membantah kalau peristiwa penguncian kelas itu merupakaan perintah Diknas Maros dan menurutnya langkah yang diambil kepala sekolah tersebut guna mengefektifkan proses belajar mengajar.

"Saya memahami alasan para guru berseteru dengan kepsek. Tapi mestinya, kita biarkan dulu semua berjalan baru kita lihat bagaimana kinerjanya" ujarnya.

Agar masalah tersebut tak berlarut-larut, ia mengatakan akan menyelesaikannya namun penguncian kelas masih berjalan hingga pekan depan.

Sementara itu, Kepsek Makmur Nurdin yang hendak dikonfirmasi masalah tersebut, sampai saat ini menyatakan belum ingin memberi penjelasan. (ant)

KPK questions home affairs minister

The Corruption Eradication Commission (KPK) questioned Home Affairs Minister Mardiyanto here on Wednesday.

Mardiyanto arrived at the KPK office at 10:38 on Wednesday morning to be questioned in a corruption case related to the procurement of fire trucks for regional administrations a few years ago.

KPK spokesman Johan Budi said Mardiyanto would be questioned in his capacity as former Central Java governor.

"The KPK investigating team will question the former Central Java governor as a witness in the alleged corruption case," Johan Budi said, adding that the team would try to obtain information from the minister to complete the dossier of Oentarto Sindung Mawardi, former director general of regional autonomy at the Home Affairs Ministry who had been named a suspect in the corruption case.

Johan Budi said the KPK would also investigate Hadi Purnomo in his capacity as Central Java regional secretary, and Warsono, Central Java people`s welfare office chief.

The KPK has also investigated Tanggamus district head Bambang Kurniawan, former Tanggamus district head Fauzan Sa`i, and Riau Islands Governor Ismeth Abdullah in the same corruption case.

Former director general for regional autonomy Oentarto Sindung Mawardi has been named a suspect in the corruption case in the procurement of fire trucks for a number of regions in the country.

Oentarto was the official who had signed a radiogram to regional administration chiefs across the country on the procurement of the fire trucks.

The radiogram became the basis for PT Istana Sarana Raya and PT Satal Nusantara owned by businessman Hengky Samuel Daud to become the home affairs ministry``s sole partner in fire trucks procurement project.

Hengky Samuel himself has also been named a suspect in the case.
According to Oentarto, former Home Affairs Minister Hari Sabarno was also entailed in the similar case

Tidak Sesuai Bestek, Pemkot Ancam Polisikan Para Kontraktor

Pemerintah Kota Makassar mengancam para kontraktor akan mempolisikannya bila pembangunan fisiknya tidak sesuai dengan bestek.

Wakil Wali Kota Makassar, Supomo Guntur saat melakukan rapat koordinasi pemantapan pelaksana kegiatan pembangunan fisik di Makassar, Rabu, mengatakan, pembangunan fisik harus berjalan sesuai bestek dan jika ada yang tidak sesuai akan dilaporkan ke polisi.

"Ini peringatan bagi para kontraktor yang bekerja tidak sesuai dengan bestek karena banyak bangunan yang roboh sebelum waktunya," ujarnya.

Dia mengatakan, sejumlah proyek pembangunan seperti pembuatan drainase, paving block dan proyek lainnya rusak sebelum waktunya. Padahal, proyek pembangunan tersebut baru dilaksanakan setahun yang lalu.

Pemantauannya yang dilakukan di beberapa tempat yang ada di Makassar, ditemukan proyek yang asal-asalan tanpa dilakukan sesuai dengan bestek.

Beberapa diantaranya yakni, Jalan Ujung Pandang, Haji Bau dan beberapa tempat lainnya. Hasil pemantauannya langusng menemukan adanya sejumlah paving block serta saluran drainase yang rusak, padahal waktu pengerjaannya setahun lalu.

"Saya selalu melakukan pemantauan dan saya menemukan beberapa hasil proyek itu tidak maksimal. Kebanyakan paving block dan saluran drainase," ujarnya.

Diungkapkannya, beberapa warga sempat berkomunikasi langsung dengannya ketika melakukan pemantauan. Para warga umumnya mempertanyakan kualitas dari pembangunan fisik itu.

"Saya tidak tahu harus menjawab apa saat warga menanyakan sama saya, pernah ada beberapa warga yang datang lalu menanyakan apakah betul ada pengaspalan jalan yang hanya lima meter," tanyanya.

Selain itu, Supomo juga meminta kepada para pengawas proyek pembangunan itu agar membuat catatan khusus yang akan dilampirkan nantinya di Pengadilan Negeri (PN) Makassar agar menjadi bukti jika pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai, bahkan sudah mendapat peringatan dari badan pengawas.