Empat Kapolda Diganti

Mabes Polri, Rabu, mengganti empat penjabat Kapolda masing-masing untuk Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Riau, selain sejumlah jabatan strategis lainnya di kepolisian.

Kapolda Kaltim Irjen Pol Andi Masmiat digantikan oleh Irjen Pol Mathius Salempang. Andi selanjutnya pensiun, sedangkan Salempang sebelumnya adalah Kapolda Sulsel.

Jabatan Kapolda Sulsel selanjutnya dijabat oleh Irjen Pol Adang Rochjana yang sebelumnya adalah Staf Ahli Sosial Budaya Kapolri.

Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Djoko Satryo digantikan oleh Brigjen Pol Sukrawardi Dahlan.

Djoko selanjutnya pensiun sedang Sukrawardi sebelumnya adalah Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Deputi Operasi Kapolri.

Kapolda Kepri Brigjen Pol Dikdik Mulyana Arief Iskandar digantikan oleh Brigjen Pol Pudji Hartanto.

Dikdik selanjutnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Wakabareskrim) menggantikan Irjen Pol Hadiatmoko.

Dengan jabatan baru itu, Dikdik akan naik menjadi jenderal bintang dua dengan pangkat Irjen Pol.

Sedangkan Pudji sebelumnya adalah Kepala Biro Pembinaan Polisi Khusus dan Penyidik Pengawai Negeri Sipil Deputi Operasi Kapolri.

Wakabareskrim Irjen Pol Hadiatmoko selanjutnya menjabat sebagai Staf Ahli Kapolri.

Jabatan lain yang diganti adalah Direktur Narkoba dan Kejahatan Terorganisir Bareskrim Brigjen Pol Harry Montolalu yang akan digantikan oleh Kombes Pol Arman Depari.

Harry selanjutnya sebagai Staf Ahli Kapolri sedangkan Arman sebelumnya dalah Direktur Narkoba Polda Metro Jaya.

Dengan jabatan baru itu, Arman akan menjadi jenderal bintang satu dengan pangkat Brigjen Pol.

Sesuai dengan telegram Kapolri tertanggal 23 Agustus 2009, jumlah jenderal yang dimutasi sebanyak 24 orang.

Sebagian mutasi untuk alih tugas dan sebagian karena pensiun.

Kapolri juga melakukan mutasi 92 perwira menengah berpangkat AKBP dan Kombes.

Di antara yang dimutasi adalah Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Purwokerto Kombes Pol Basaruddin yang akan menjadi ajudan Wakil Presiden menggantikan Kombes Pol Syafrudin yang kini telah menjadi Wakapolda Sumut.

Kombes Pol Anjan Permana Putera, Direktur Narkoba Polda Sumut akan menjadi Direktur Narkoba Polda Metro Jaya.

Undip Tolak Mahasiswa Malaysia

Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dalam penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2009-2010, tidak lagi menerima mahasiswa yang berasal dari Malaysia.

"Kami melakukan itu sebagai wujud nyata dalam mengekspresikan rasa nasionalisme," kata Rektor Undip Prof. Susilo Wibowo usai upacara penerimaan mahasiswa baru di kampus Undip Tembalang, Semarang, Selasa.

Menurut dia, selama ini Malaysia sering tidak menghargai harkat dan martabat bangsa Indonesia lewat berbagai cara, termasuk klaim Malaysia atas berbagai kebudayaan yang berasal dari Indonesia.

Disinggung tentang kerja sama yang sering dilakukan Undip dengan perguruan tinggi di Negeri Jiran tersebut, ia mengatakan, untuk kerja sama memang masih ada yang dilakukan.

Namun, kata dia, kerja sama tersebut dilakukan untuk menyerap ilmu dan teknologi yang dimiliki untuk dimanfaatkan dan dikembangkan di Indonesia, berbeda dengan penerimaan mahasiswa.

Karena itu, untuk penerimaan mahasiswa yang berasal dari Malaysia, pihaknya memutuskan untuk tidak melakukannya lagi, setidaknya dapat dilihat dalam penerimaan mahasiswa baru pada tahun ini.

Sementara itu, Kepala Humas Undip, Agus Naryoso juga membenarkan hal tersebut.

"Dulu, mahasiswa Malaysia banyak yang belajar di FK Undip, namun untuk saat ini sudah tidak ada lagi mahasiswa baru dari Malaysia," katanya.

"Kalau mahasiswa Malaysia yang sudah masuk sebelum tahun ini memang masih ada, dan mereka tetap diberi kesempatan untuk menyelesaikannya, namun mahasiswa baru tidak ada lagi," kata Agus.

Polda Lampung Amankan CD Ajakan Jihad

Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengamankan dua keping "compact disc" (CD) berisi ajakan berjihad yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam.

Direktur Lalu-Lintas Polda Lampung Kombes Ahsanur Rozim yang mewakili Kapolda Brigjen Ferial Manaf dalam pemaparan kesiapan pengamanan Lebaran di Pemprov Lampung, Rabu, tidak memerinci bentuk CD dan seluruh isinya.

"Secara tugas saya tidak menangani secara dalam, bisa nanti ditanyakan ke Pak Kapolda, kebetulan beberapa hari lagi akan rapat dengan jajaran terkait guna membahas dan mengantisipasi peredaran CD tersebut," kata dia.

Dirlantas Polda Lampung itu mengaku sudah melihat dan membuka CD dalam bahasa Indonesia tersebut, namun belum secara dalam menganalisanya.

"Sepintas saya lihat isinya mengajak berjihad, namun sepertinya jihad yang menyimpang. Karena itu, Polda akan menggelar dan membahasnya dengan pihak terkait seperti MUI dan lainnya," kata dia, didampingi Humas Polda Lampung AKBP Fatmawati.

Sementara itu, warga di Bandarlampung menyatakan setuju apabila kepolisian mengawasi isi ceramah, terutama oleh penceramah yang bukan dari wilayahnya.

"Saya pikir hal itu bagus. Memang ada yang bilang seperti era dulu, tetapi diakui era dulu justru lebih aman dan itu yang diinginkan masyarakat," kata Satar, warga Kedaton, Bandarlampung.

Namun, lanjut dia, pengawasan penceramah tidak kaku dan terbuka, karena bisa mengganggu ketertiban dan kenyamanan jemaah yang memang benar-benar ingin beribadah.

"Perlu teknik tersendiri, jangan sampai masyarakat atau jemaah tahu ada petugas sedang mengawasi penceramah. Petugas lebih tahu caranya," kata pria yang mengaku berusia 70 tahun itu

LSM Minta Lelang Barang Selundupan Transparan

LSM Pura Semesta meminta lelang barang seludupan yang menjadi sitaan negara pada Kantor Wilayah Khusus Dirjen Bea Cukai Kepulauan Riau dilakukan secara transparan dengan cara membatasi peserta lelang melalui persyaratan tertentu.

"Kami berharap persyaratan lelang disampaikan secara terbuka dan tidak mengada-ada," kata Ketua LSM Pura Semesta, Drs Ruseno, di Tanjung Balai Karimun, Kepri.

Menurut Ruseno permintaan tersebut disampaikannya berkaca pada pengalaman lalu, adanya pemberlakuan syarat tertentu oleh panitia lelang mengakibatkan banyaknya perusahaan tidak bisa ikut lelang, terutama terhadap persyaratan yang tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

"Syarat-syarat tersebut harus logis dan ada ketentuan yang mengaturnya, sehingga tidak menimbulkan kesan sengaja dibuat-buat untuk memenangkan peserta tertentu. Sehingga perusahaan yang tidak memenuhinya gugur duluan ketika memasukkan surat permohonan ikut lelang," kata dia.

Dia mengatakan, peserta lelang yang sedikit dinilai kurang memperlihatkan adanya persaingan yang sehat dalam menciptakan nilai penawaran tertinggi.

"Kami juga meminta peran aktif dari Komisi Persaingan dan Pengawasan Usaha (KPPU) dalam memantau jalannya pelaksanaan lelang, apalagi yang nilainya miliaran rupiah, seperti telepon genggam atau barang mewah lainnya," tuturnya.

Dia mengatakan, keberadaan KPPU cukup dominan dalam mengawasi kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat di antara sesama peserta lelang.

"Sehingga dengan pengawasan dari KPPU, semua perusahaan yang memenuhi kualifikasi lelang punya kesempatan yang sama untuk jadi pemenang," ucapnya.

Pada kesempatan itu dia menambahkan, pengawasan dari KPPU itu hendaknya semakin ditingkatkan karena puluhan ribu ponsel senilai puluhan miliar sitaan bea cukai akan dilelang karena telah berstatus barang milik negara.

"Kami minta lelang barang-barang tersebut dilakukan secara terbuka," harapnya. (ant)

Selama Ramadan Yudhoyono Konsentrasi Susun Kabinet

Selama Bulan Ramadan, presiden terpilih periode 2009-2014, Susilo Bambang Yudhoyono, berkonsentrasi menyiapkan rencana kerja pemerintah untuk lima tahun ke depan, termasuk menyiapkan struktur kabinet mendatang.

Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, di Istana Negara di Jakarta Senin mengatakan, selama dua bulan ke depan Yudhoyono akan menyiapkan struktur kabinet beserta orang-orang yang dianggap tepat, supaya kabinet mendatang bisa langsung bekerja setelah dilantik 20 Oktober depan.

"Selama Ramadan ini, agenda utamanya menyusun agenda aksi selama lima tahun ke depan, beserta struktur kabinet dan orang-orang yang tepat," ujarnya.

Menurut Andi, secara berkala Yudhoyono dan calon wakil presidennya, Boediono, bertemu secara intensif guna membicarakan agenda kerja pemerintah selama lima tahun ke depan, termasuk rencana aksi seratus hari pertama.

Yudhoyono, lanjut dia, telah menugaskan Boediono untuk menyusun rencana aksi pemerintahan lima tahun mendatang.

Andi tidak mau menjelaskan, apakah kabinet mendatang akan mengalami perubahan struktur atau nama. Ia juga mengaku, tidak tahu apakan Yudhoyono saat ini mulai menggelar uji kelayakan terhadap calon-calon menteri kabinet mendatang.

"Kapan waktunya, tentu beliau sendiri yang tahu. Nanti kalau sudah waktunya secara berkala juga diberitahukan," ujarnya.

Meski selama dua bulan ke depan Yudhoyono berkonsentrasi memikirkan pemerintahan baru, Andi menegaskan, sebagai presiden menjabat, Yudhoyono tetap berkomitmen menyelesaikan permintahan saat ini secara baik.

Berbeda dengan Bulan Ramadan tahun lalu yang padat dengan agenda safari Ramadhan keliling Indonesia, Yudhoyono pada bulan puasa tahun ini tidak menjadwalkan acara sejenis.

Menurut Andi, alasan keamanan menjadi penyebab tidak dilaksanakan safari Ramadhan seperti tahun lalu.

Indonesia Raih Juara Pertama Scientific Research Competition

Indonesia yang diwakili oleh Universitas Indonesia (UI) berhasil meraih jura pertama pada Scientific Research Competition yang diselenggarakan oleh Asian Pasific Dental Student Association (APDSA).

"Kemenangan ini merupakan suatu prestasi besar bagi bangsa Indonesia, sekaligus menunjukkan pada dunia bahwa merah putih masih mampu berkibar," kata Wakil Kepala Kantor Komunikasi, Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, Minggu.

Ia mengatakan Indonesia berhasil menjadi Juara Pertama dengan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Effect of Xylitol on Candida albicans Growth and Its Resistance in Serum (In Vitro Study)," kata Deputy Director Corporate Communications Universitas Indonesia.

Untuk peringkat kedua pada kompetisi yang diselenggarakan di Penang, Malaysia tersebut ditempati Malaysia dan Korea Selatan pada tempat ketiga.

Universitas Indonesia yang menjadi jura pertama tersebut diwakili oleh Rahmat Hidayat (FKG 2005), Shandy Sastra (FKG 2005), dan Theodorus Edwin (FKG 2005).

Kompetisi prestisius yang berlangsung dari tanggal 17 - 21 Agustus 2009 ini, diikuti oleh 14 tim dari berbagai fakultas Kedokteran Gigi di Asia Pasifik seperti Indonesia, Malaysia, Korea, Kamboja, dan perwakilan Europian Association of Dental Student oleh Yunani.

Kompetisi yang berlangsung setiap tahunnya ini, merupakan sebuah kegiatan yang diprakarsai oleh APDSA, sebuah Asosiasi Mahasiswa Kedokteran Gigi Se- Asia Pasifik yang memiliki 11 negara anggota yang terdiri dari 38 universitas.

Pada tahun ini, selain Universitas Indonesia, terdapat empat universitas lainnya asal Indonesia yang ikut serta pada Scientific Research Competition APDSA 2009 , yakni Universita Gajah Mada (UGM), Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Moestopo, dan Universita Trisakti.

Devie mengatakan kemenangan tim FKG UI ini tidak lepas dari peran serta para pembimbing mereka yakni Dr.drg. Ria Puspitawati, drg. Boy M. Bachtiar, MS, Ph.D, dan drg. Lakshmi A. Leepel, MS. (ant)

Disepakati Perjuangan Pembentukan Propinsi Tapanuli Terus Dilanjutkan Hingga Terwujud

Rombongan pimpinan dan anggota DPRD kabupaten cakupan wilayah Propinsi Tapanuli foto bersama di depan Rutan Tanjung Gusta usai bertemu dengan panitia pemrakarsa pembentukan dan pejuang Protap yang ditahan di rutan tersebut.

Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten seperti Tapanuli Utara dan Tobasa serta panitia pembentukan Propinsi Tapanuli tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan bersama tokoh masyarakat berikut tokoh pemuda, menemui para pejuang Protap yang ditahan di Rutan Tanjung Gusta.

Pertemuan itu sebagai tindak lanjut kunjungan pimpinan dan anggota DPRD Taput bersama tokoh-tokoh masyarakat tanggal 30 Juli lalu. Pada saat itu Ketua Umum Panitia Pemrakarsa Pembentukan Protap Ir GM Chandra Panggabean mengundang anggota DPRD cakupan wilayah Propinsi Tapanuli melalui DPRD Taput untuk membicarakan kelanjutan perjuangan pembentukan Protap.

Ketua DPRD Taput FL Fernando Simanjuntak SH MH bersama anggota DPRD Taput menjadi mediator untuk terwujudnya pertemuan tersebut dengan berbagai langkah-langkah yang telah dilakukan menyatukan persepsi para anggota dewan untuk melanjutkan perjuangan pembentukan Protap.

Demikian informasi yang berhasil dihimpun SIB dari rombongan pimpinan dan anggota DPRD di halaman Rutan Tanjung Gusta, usai mereka bertemu dengan pejuang Protap dalam tahanan.
Pimpinan DPRD yang hadir yaitu Ketua DPRD Taput FL Fernando Simanjuntak SH MH, Wakil Ketua Drs BP Nababan dan Herbert Panggabean, Ketua DPRD Tobasa Mangatas Silaen, sejumlah anggota DPRD Taput antara lain Dorgis Hutagalung, Ir Ottoniyer Simanjuntak, Sanggam Lumbantobing, Asman Sihombing, Tigor Lumbantoruan, Ronal Simanjuntak, Baginda Hutabarat, Tarida Pasaribu, Herbert Sinaga dan anggota DPRD Tobasa Robert Hutajulu.
Sementara dari Kabupaten Humbang Hasundutan datang Ketua Panitia Pembentukan Protap tingkat kabupaten SP Simamora (CV 44), Sekretaris Juanda S Nababan, Ketua KNPI Ir Miduk Purba, Ketua GAMKI Posma Simanullang SH, Jhoni Simamora Ketua PMB dan Marusaha Lumbantoruan.

Pada pertemuan itu katanya, panitia pembentukan Protap bersama pimpinan dan anggota DPRD kabupaten yang hadir menyepakati bahwa perjuangan pembentukan Propinsi Tapanuli harus terus dilanjutkan hingga terwujud.

Ketua Umum Ir GM Chandra Panggabean bersama panitia pembentukan Protap lainnya antara lain Sekretaris Umum Ir Hasudungan Butar-butar MSi, Drs Burhanuddin Rajagukguk, Drs Juhal Siahaan, Drs Tahan M Panggabean MH, dan Jumongkas Hutagaol dan yang lain menyampaikan laporan keberhasilan yang telah dicapai panitia dalam proses pembentukan Protap.

Laporan tersebut dibuat berbentuk dokumen yang diterima Ketua DPRD Taput FL Fernando Simanjuntak SH MH, Ketua DPRD Tobasa Mangatas Silaen dan perwakilan lainnya yang tujuannya untuk disampaikan kepada masyarakat cakupan wilayah Propinsi Tapanuli.

Dalam dokumen tersebut dipaparkan persyaratan yang telah berhasil dilengkapi panitia sesuai dengan peraturan untuk pemekaran suatu daerah menjadi satu pemerintahan daerah propinsi. Yakni dari 25 persyaratan yang dibutuhkan, maka untuk Propinsi Tapanuli telah dipenuhi sebanyak 24 persyaratan.

Terungkap juga bahwa sebenarnya untuk terbentuknya Propinsi Tapanuli hanya tinggal selangkah lagi karena sebagai pendukungnya telah diterbitkan Amanat Presiden (Ampres) dan sudah digodok Rancangan Undang-undang (RUU) Protap.

Dalam pertemuan itu Ketua DPRD Taput FL Fernando Simanjuntak SH MH menyatakan walau saat ini panita pembentukan Propinsi Tapanuli sedang tersangkut kasus hukum bukan berarti perjuangan pembentukan Protap menjadi melemah tapi hal itu semakin mematrikan semangat dibenak masyarakat Tapanuli untuk berjuang terus mewujudkan cita-cita luhur terbentuknya Protap yang tujuannya mensejahterakan rakyat.

Indonesia Kembali Berutang Ke IMF

IMF menyalurkan pinjamam untuk memperkuat cadangan devisa Indonesia sebesar US$2,7 miliar. Bank Indonesia (BI) memastikan likuiditas yang akan diterima Indonesia pada kuartal III-2009 bukan pinjamam dan tidak memiliki konsekuensi tambahan biaya setelah dicairkan.

Namun, ekonom Tim Indonesia, Bangkit Revrisond Baswir yang dihubungi SH di Yokyakarta, berpendapat lain. Ia beranggapan, utang dalam bentuk SDR (Special Drawing Rights) tetap saja harus dikembalikan karena itu bukan uang Indonesia.
Hal ini terlihat dari biaya administrasi yang tetap dibebankan kepada Indonesia, meskipun utang dilakukan oleh bank sentral.

“Pemerintah memang tidak berutang dan utang dilakukan oleh bank sentral, tetapi esensinya tetap sama,” kata Revrisond.
Ia mengatakan utang dari IMF ini bukanlah angin surga yang dijanjikan dalam kampanye kemarin, tetapi sungguh-sungguh kenyataan.
Utang ini diberikan kepada negara-negara anggota IMF yang memiliki cadangan devisa kecil. “Negara-negara dengan cadangan devisa besar seperti China tidak mungkin mengambil utang seperti ini,” katanya.

Dihubungi terpisah, ekonom Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Fahmi Radhi menyatakan skema utang melalui SDR ini hanya akal-akalan IMF menjadikan Indonesia tergantung kepada lembaga tersebut.

Meskipun Indonesia tidak terlalu terpengaruh pada krisis ekonomi dunia, namun cadangan devisa Indonesia kecil dibandingkan sejumlah negara tetangga.
Cadangan devisa Indonesia amat rapuh terutama ditopang oleh aliran hot money. Ia menyatakan tujuan jangka panjang dari utang ini membuat Indonesia tergantung kepada IMF dan Indonesia akan dipaksa menjalankan agenda liberalisasi ekonomi ala IMF. “Indonesia tidak berkutik setiap diperintah IMF dan menyambar setiap tawaran utang IMF,” tandasnya. Janji-janji gagah berani yang tidak ingin berutang dan tergantung pada IMF ternyata hanya pepesan kosong dan angin surga.

Dalam siaran pers, Deputi Gubernur BI Hartadi A Sarwono mengatakan, suntikan dana tersebut dalam rangka penanganan krisis 2009 bertujuan memperkuat likuiditas global dengan cara meningkatkan cadangan devisa negara-negara anggota IMF, termasuk Indonesia. Dikatakan, dana yang akan diterima RI merupakan bagian dari pengalokasian SDR oleh IMF.

Ini bukan fasilitas pinjaman IMF seperti yang pernah diterima pemerintah Indonesia pada krisis 1997/1998. Alokasi ini untuk semua negara-negara anggota IMF dan semata-mata bagian dari upaya global menanggulangi krisis melalui penyediaan likuiditas global,” jelasnya.

Hartadi merinci dari total US$ 2,7 miliar dana yang akan diterima Indonesia dalam bentuk SDR bersumber dari pengalokasian umum SDR (General SDR Allocation) sebesar SDR 1,54 miliar (US$ 2,4 miliar) dan alokasi khusus SDR 200,1 juta (US$ 312 juta).
Ia melanjutkan dana SDR 1,54 miliar akan dicairkan pada 28 Agustus 2009, sedangkan US$ 200,1 juta akan masuk ke cadangan devisa RI 9 September mendatang.

Jadwal pendistribusian SDR tersebut dilakukan serentak kepada 186 negara anggota IMF dengan besaran yang berbeda sesuai dengan proporsi dan kuota masing-masing.
SDR adalah cadangan devisa internasional yang diciptakan sejak 1969 sebagai tambahan cadangan devisa negara-negara anggota IMF.

Peningkatan alokasi SDR IMF ke cadangan devisa Indonesia tidak akan menimbulkan tambahan biaya. Namun, BI harus membayar biaya administrasi ke IMF sebesar 0,01 persen per tahun.