Dunia Akui Kehebatan Murid-murid SD Indonesia

Murid-murid Sekolah Dasar Indonesia diperhitungkan oleh sejumlah negara pada ajang olimpiade internasional bidang sains dan matematika tingkat SD mulai diperhitungkan, demikian Direktur Pembinaan TK dan SD Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Depdiknas, Mudjito AK di Jakarta, Selasa.

"Kalau dua atau tiga tahun lalu, kehadiran delegasi Indonesia masih sebatas sebagai observer saja. Kini di ajang seperti Internasional Mathematics and Science Olympiad (Imso), Wizard At Mathematic International Competition (Wizard), International Mathematics Competition, dan Elementary Mathematics International Contest (EMIC), delegasi kita disegani bahkan menjadi ancaman bagi negara lain," katanya.

Ia mengatakan, ketua tim olimpiade dari negara peserta lain seperti Thailand dan Taiwan menilai prestasi anak-anak Indonesia di ajang olimpiade tumbuh pesat bahkan dalam waktu singkat mampu mengungguli delegasi negara-negara lain yang selama ini selalu menjadi juara.

Bahkan, Ketua Tim Olimpiade dari Thailand mengaku delegasinya sudah tersusul oleh prestasi siswa Indonesia dan mereka berjanji untuk mengalahkan Indonesia di ajang-ajang sejenis pada tahun depan, katanya.

Mudjito mengatakan, seiring dengan semakin banyaknya ajang olimpiade internasional yang diselenggarakan di berbagai belahan dunia, maka sejumlah negara sudah ancang-ancang dengan menyelenggarakan pusat-pusat pelatihan khusus untuk olimpiade untuk bidang matematika, sains dan lainnya.

Ia mencontohkan Thailand dan Taiwan telah mengubah kurikulum pendidikan dengan menitikberatkan pada bidang ilmu sains dan matematika. Bahkan, Taiwan telah melaksanakan try out kurikulum baru mereka pada ajang IMSo yang baru lalu.

Posisi Indonesia pada ajang olimpiade internasional tingkat Asia sejajar dengan Singapura, Thailand, Taiwan dan Hongkong sehingga kehadiran delegasi Indonesia selalu menjadi ancaman bagi kompetitor.

Selain sebagai negara peserta, Indonesia juga telah mempelopori penyelenggaraan olimpiade matematika tingkat internasional yang dinilai positif oleh negara-negara peserta karena dilaksanakan secara fair.

"Kita selalu mengadakan moderasi soal yakni soal-soal yang disumbangkan dari negara-negara peserta dikumpulkan jadi satu kemudian secara bersama-sama kita melakukan pemilihan soal, sehingga pasti setiap peserta akan menerima soal yang pernah diajarkan di sekolahnya masing-masing," katanya.

Panitia olimpiade di Indonesia juga selalu melibatkan wakil dari masing-masing negara, serta para juri bisa membahas secara bersama-sama soal dan menentukan nilai sehingga hasilnya benar-benar adil, katanya.

"Tidak demikian dengan penyelenggaraan ajang sejenis di negara lain seluruh kegiatan dimonopoli oleh panitia setempat sehingga peluang untuk terjadi kecurangan dimungkinkan," katanya.

Delegasi Indonesia menjadi juara umum pada ajang kompetisi Matematika Internasional ke-3 Tahun 2009 (The 3rd WIZMIC 2009-Wizard at Mathematic Internasional Competition 2009) di Lucknow, India pada 27-30 Oktober 2009 lalu yang diikuti 207 peserta dari sembilan negara peserta.

Gelar juara umum diraih tim pelajar sekolah dasar Indonesia setelah menyabet 10 medali emas, sembilan perak dan lima perunggu dalam 3rd WIZMIC 2009 itu. Medali sebanyak itu diraih tim Indonesia dalam kategori individual contest dan team contest.

Dukungan Bentuk Pansus Angket Century Terus Membesar

Dukungan kalangan anggota DPR lintas fraksi bagi pembentukkan panitia khusus angket Century terus membesar dan sejak diserahkannya surat pengajuan angket ke pimpinan DPR pada Kamis (12/11) sebanyak 201 anggota telah bertandatangan.

Kepada pers di ruang wartawan DPR Jakarta, Selasa, salah satu inisiator hak angket dari FPDIP Maruarar Sirait, saat diserahkannya surat usulan pembentukkan angket Century ke Ketua DPR pada Kamis (12/11) lalu, hanya ada 139 anggota DPR dari berbagai fraksi yang membubuhkan tandatangan mereka.

"Saat ini telah ada penambahan yang cukup signifikan dari para anggota DPR lintas fraksi hingga terkumpul sebanyak 201 anggota yang membubuhkan tandatangannya," ujar Maruarar.

Politisi PDIP itu merasa yakin dukungan terhadap pembentukkan pansus hak angket DPR untuk membongkar skandal Bank Century akan terus bertambah dari waktu ke waktu.

"Bisa jadi pada Kamis mendatang akan ada anggota-anggota Fraksi Partai Demokrat yang ikut bertandatangan," ujarnya disambut tawa para wartawan yang memenuhi ruang wartawan itu.

Dalam jumpa pers itu, para anggota DPR yang menjadi inisiator hak angket yang hadir diantaranya Maruarar Sirait dan Gayus Lumbuun (FPDIP), Bambang Soesatyo (FPG), Achmad Muzani dan Desmon Mahesa (F Gerindra), Akbar Faisal (F Hanura), Lily Chadidjah Wahid (FPKB) dan Mayasya Johan (FPPP).

Bambang Soesatyo mengatakan para inisiator menargetkan sebanyak 300 anggota DPR dari berbagai fraksi akan turut bertandatangan sehingga tidak ada alasan lagi bagi paripurna DPR untuk tidak segera membentuk pansus angket Century.

Dikatakannya pula ia sempat khawatir dengan adanya upaya-upaya menghambat pembentukkan pansus angket tersebut setelah adanya keinginan Ketua DPR untuk membahas terlebih dahulu usulan tersebut sebelum dibicarakan di paripurna DPR.

"Kalau terus ada upaya menghambat lag, maka bukan mustahil apabila kita juga menggulirkan mosi tidak percaya kepada Ketua DPR," ujarnya seraya menambahkan bahwa Ketua DPR itu pada hakikatnya hanya sekedar juru bicara DPR saja.

Senada dengan Bambang, Akbar Faisal mengatakan bahwa sudah saatnya Ketua DPR menjalankan perannya sebagai anggota parlemen dan tidak terus menerus menjadi bumper pemerintah ataua membawa DPR sebagai sub ordinat kekuasaan.

"Kami sangat maklum bahwa Ketua DPR itu berada dalam posisi dilematis. Disatu sisi dia harus berperan sebagai bumper presiden dan disisi lain harus pula menjalankan fungsi pengawasan sebagai anggota parlemen," ujarnya.

Namun demikian, ia menambahkan, jika Ketua DPR terus berupaya menghambat aspirasi para anggota DPR dari delapan fraksi yang ada di Dewan, maka bukan mustahil gagasan menggulirkan mosi tidak percaya akan berlanjut.

Sementara Lily Wahid mengatakan bahwa desakan itu merupakan aspirasi masyarakat luas yang harus direspon para anggota DPR.

Sedangkan Muzani menegaskan bahwa kasus Century merupakan skandal terbesar pasca reformasi dan sebagai instrumen pengawas pemerintah, maka sangat wajar apabila DPR membentuk pansus angket Century guna menyelidiki skandal tersebut.

"Kami mencium adanya ketidak beresan disana dan pemerintah seharusnya tidak perlu kebakaran jenggot," ujar Muzani yang juga Sekjen Partai Gerindra itu.

Seribu Massa Turun ke Jalan Dukung Kapolri

Sekitar seribu massa menamakan diri Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Jawa Barat melakukan aksi turun ke jalan di Bandung, Selasa, sebagai reaksi dan bentuk dukungan terhadap Kapolri terkait dugaan sogok kasus pimpinan KPK non-aktif Bibit dan Chandra.

Aksi massa tandingan dari serangkaian demonstrasi mendukung KPK itu dilakukan dengan mendatangi gedung Sate Kantor Gubernur Jawa Barat di Jalan Diponegoro Bandung.

Massa menggunakan baju kaos berwarna hitam itu juga mengecam keberadaan Tim-8 diketuai Adnan Buyung Nasution yang merekomendasikan penghentian pengusutan kasus Bibit-Chandra karena dinilai tidak cukup bukti.

Koordinator aksi massa, Eko Budiyanto, dalam orasinya menuding tidak ada yang boleh menghentikan kasus hukum sebelum dibawa ke pengadilan.

"Ini negara hukum, mau jadi apa negara ini kalau segala kesalahan bisa dihentikan begitu saja tanpa dibuktikan di pengadilan," ucapnya.

Massa juga memperingatkan pemerintah agar tidak terlalu mudah diatur Tim-8 bentukan Presiden SBY tersebut.

Aksi massa juga menuntut segera pembubaran Tim-8 bentukan Presiden SBY, yang dinilai telah mengintervensi lembaga hukum yang ada di Indonesia.

Berdasarkan pantauan di lapangan, masa bergerak berjalan kaki, sebelumnya mereka berkumpul di depan RRI yang berjarak sekitar 500 meter dari gedung sate.

Saat berunjuk rasa di depan Gedung Sate, beberapa spanduk telah dibentangkan massa yang berjumlah sekitar seribu orang tersebut.

Beberapa spanduk tersebut bertuliskan, "Waspadalah laten Korupsi dan bahayanya "mafia peradilan", menolak segala intervensi elit politik terhadap proses hukum di NKRI,".

Aksi unjuk rasa tersebut tidak berlangsung lama, mereka berunjuk rasa sekitar 15 menit, dan setelah itu massa membubarkan diri dan saat ini massa berjalan ke Monumen Perjuangan Rakyat Jabar.

Pengusul Hak Angket Pertanyakan Sikap Ketua DPR

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Maruarar Sirait mempertanyakan sikap pimpinan rapat paripurna yang enggan membacakan surat usulan hak angket kasus Bank Century.

"Usulan hak angket sudah disampaikan kepada pimpinan DPR secara prosedural dan sudah memenuhi syarat. Lalu kenapa surat tersebut tidak dibacakan," kata Maruarar Sirait di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa, pada saat rapat paripurna diskors sementara.

Dikatakannya, usulan hak angket Bank Century sudah disampaikan kepada pimpinan DPR pada Kamis (12/11) lalu yang saat itu telah didukung 139 anggota DPR dari tujuh fraksi sebagai pengusul.

Sesuai tata tertib DPR, kata dia, surat-surat yang diterima pimpinan DPR harus dibacakan pada rapat paripurna.

"Tapi kenapa pimpinan rapat rapat paripurna tidak mau membacakannya," kata dia.

Jika alasan pimpinan rapat paripurna itu karena adanya disposisi dari Ketua DPR Marzuki Alie agar tidak membacakan dulu surat usulan hak angket, menurut Maruarar, itu adalah upaya menghambat hak setiap anggota DPR.

Menurut dia, mengapa untuk membacakan surat usulan hak angket saja harus menunggu Ketua DPR kembali dari Amerika Serikat.

Ketua DPR Marzuki Ali saat ini sedang mengikuti konferensi parlemen internasional (IPU) di New York, Amerika Serikat, selama sepekan, mulai Senin ini.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa DPR adalah lembaga perwakilan rakyat dan bukan lembaga perwakilan salah satu fraksi atau partai.

Menurut dia, jika sikap ketua DPR berupaya menghambat usulan hak angket, maka hal itu tidak hanya mengecewakan fraksi PDI Perjuangan atau anggota DPR pengusul hak angket saja, tetapi juga masyarakat yang menunggu transparansi persoalan Bank Century.

Sebelumnya dalam ruang rapat paripurna, sejumlah anggota DPR mengajukan interupsi terkait kenyataan pimpinan rapat paripurna Priyo Budi Santoso yang mengatakan belum akan membacakan surat usulan hak angket.

Sejumlah anggota DPR tersebut meminta pimpinan rapat untuk membacakan surat usulan hak angket. Karena anggota DPR yang mengangkat tangan mengajukan interupsi makin banyak, Priyo Budi Santoso kemudian, menskors sementara rapat selama 45 menit.