Empat Kapolda Diganti

Mabes Polri, Rabu, mengganti empat penjabat Kapolda masing-masing untuk Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Riau, selain sejumlah jabatan strategis lainnya di kepolisian.

Kapolda Kaltim Irjen Pol Andi Masmiat digantikan oleh Irjen Pol Mathius Salempang. Andi selanjutnya pensiun, sedangkan Salempang sebelumnya adalah Kapolda Sulsel.

Jabatan Kapolda Sulsel selanjutnya dijabat oleh Irjen Pol Adang Rochjana yang sebelumnya adalah Staf Ahli Sosial Budaya Kapolri.

Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Djoko Satryo digantikan oleh Brigjen Pol Sukrawardi Dahlan.

Djoko selanjutnya pensiun sedang Sukrawardi sebelumnya adalah Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Deputi Operasi Kapolri.

Kapolda Kepri Brigjen Pol Dikdik Mulyana Arief Iskandar digantikan oleh Brigjen Pol Pudji Hartanto.

Dikdik selanjutnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Wakabareskrim) menggantikan Irjen Pol Hadiatmoko.

Dengan jabatan baru itu, Dikdik akan naik menjadi jenderal bintang dua dengan pangkat Irjen Pol.

Sedangkan Pudji sebelumnya adalah Kepala Biro Pembinaan Polisi Khusus dan Penyidik Pengawai Negeri Sipil Deputi Operasi Kapolri.

Wakabareskrim Irjen Pol Hadiatmoko selanjutnya menjabat sebagai Staf Ahli Kapolri.

Jabatan lain yang diganti adalah Direktur Narkoba dan Kejahatan Terorganisir Bareskrim Brigjen Pol Harry Montolalu yang akan digantikan oleh Kombes Pol Arman Depari.

Harry selanjutnya sebagai Staf Ahli Kapolri sedangkan Arman sebelumnya dalah Direktur Narkoba Polda Metro Jaya.

Dengan jabatan baru itu, Arman akan menjadi jenderal bintang satu dengan pangkat Brigjen Pol.

Sesuai dengan telegram Kapolri tertanggal 23 Agustus 2009, jumlah jenderal yang dimutasi sebanyak 24 orang.

Sebagian mutasi untuk alih tugas dan sebagian karena pensiun.

Kapolri juga melakukan mutasi 92 perwira menengah berpangkat AKBP dan Kombes.

Di antara yang dimutasi adalah Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Purwokerto Kombes Pol Basaruddin yang akan menjadi ajudan Wakil Presiden menggantikan Kombes Pol Syafrudin yang kini telah menjadi Wakapolda Sumut.

Kombes Pol Anjan Permana Putera, Direktur Narkoba Polda Sumut akan menjadi Direktur Narkoba Polda Metro Jaya.

Undip Tolak Mahasiswa Malaysia

Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dalam penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2009-2010, tidak lagi menerima mahasiswa yang berasal dari Malaysia.

"Kami melakukan itu sebagai wujud nyata dalam mengekspresikan rasa nasionalisme," kata Rektor Undip Prof. Susilo Wibowo usai upacara penerimaan mahasiswa baru di kampus Undip Tembalang, Semarang, Selasa.

Menurut dia, selama ini Malaysia sering tidak menghargai harkat dan martabat bangsa Indonesia lewat berbagai cara, termasuk klaim Malaysia atas berbagai kebudayaan yang berasal dari Indonesia.

Disinggung tentang kerja sama yang sering dilakukan Undip dengan perguruan tinggi di Negeri Jiran tersebut, ia mengatakan, untuk kerja sama memang masih ada yang dilakukan.

Namun, kata dia, kerja sama tersebut dilakukan untuk menyerap ilmu dan teknologi yang dimiliki untuk dimanfaatkan dan dikembangkan di Indonesia, berbeda dengan penerimaan mahasiswa.

Karena itu, untuk penerimaan mahasiswa yang berasal dari Malaysia, pihaknya memutuskan untuk tidak melakukannya lagi, setidaknya dapat dilihat dalam penerimaan mahasiswa baru pada tahun ini.

Sementara itu, Kepala Humas Undip, Agus Naryoso juga membenarkan hal tersebut.

"Dulu, mahasiswa Malaysia banyak yang belajar di FK Undip, namun untuk saat ini sudah tidak ada lagi mahasiswa baru dari Malaysia," katanya.

"Kalau mahasiswa Malaysia yang sudah masuk sebelum tahun ini memang masih ada, dan mereka tetap diberi kesempatan untuk menyelesaikannya, namun mahasiswa baru tidak ada lagi," kata Agus.

Polda Lampung Amankan CD Ajakan Jihad

Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengamankan dua keping "compact disc" (CD) berisi ajakan berjihad yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam.

Direktur Lalu-Lintas Polda Lampung Kombes Ahsanur Rozim yang mewakili Kapolda Brigjen Ferial Manaf dalam pemaparan kesiapan pengamanan Lebaran di Pemprov Lampung, Rabu, tidak memerinci bentuk CD dan seluruh isinya.

"Secara tugas saya tidak menangani secara dalam, bisa nanti ditanyakan ke Pak Kapolda, kebetulan beberapa hari lagi akan rapat dengan jajaran terkait guna membahas dan mengantisipasi peredaran CD tersebut," kata dia.

Dirlantas Polda Lampung itu mengaku sudah melihat dan membuka CD dalam bahasa Indonesia tersebut, namun belum secara dalam menganalisanya.

"Sepintas saya lihat isinya mengajak berjihad, namun sepertinya jihad yang menyimpang. Karena itu, Polda akan menggelar dan membahasnya dengan pihak terkait seperti MUI dan lainnya," kata dia, didampingi Humas Polda Lampung AKBP Fatmawati.

Sementara itu, warga di Bandarlampung menyatakan setuju apabila kepolisian mengawasi isi ceramah, terutama oleh penceramah yang bukan dari wilayahnya.

"Saya pikir hal itu bagus. Memang ada yang bilang seperti era dulu, tetapi diakui era dulu justru lebih aman dan itu yang diinginkan masyarakat," kata Satar, warga Kedaton, Bandarlampung.

Namun, lanjut dia, pengawasan penceramah tidak kaku dan terbuka, karena bisa mengganggu ketertiban dan kenyamanan jemaah yang memang benar-benar ingin beribadah.

"Perlu teknik tersendiri, jangan sampai masyarakat atau jemaah tahu ada petugas sedang mengawasi penceramah. Petugas lebih tahu caranya," kata pria yang mengaku berusia 70 tahun itu

LSM Minta Lelang Barang Selundupan Transparan

LSM Pura Semesta meminta lelang barang seludupan yang menjadi sitaan negara pada Kantor Wilayah Khusus Dirjen Bea Cukai Kepulauan Riau dilakukan secara transparan dengan cara membatasi peserta lelang melalui persyaratan tertentu.

"Kami berharap persyaratan lelang disampaikan secara terbuka dan tidak mengada-ada," kata Ketua LSM Pura Semesta, Drs Ruseno, di Tanjung Balai Karimun, Kepri.

Menurut Ruseno permintaan tersebut disampaikannya berkaca pada pengalaman lalu, adanya pemberlakuan syarat tertentu oleh panitia lelang mengakibatkan banyaknya perusahaan tidak bisa ikut lelang, terutama terhadap persyaratan yang tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

"Syarat-syarat tersebut harus logis dan ada ketentuan yang mengaturnya, sehingga tidak menimbulkan kesan sengaja dibuat-buat untuk memenangkan peserta tertentu. Sehingga perusahaan yang tidak memenuhinya gugur duluan ketika memasukkan surat permohonan ikut lelang," kata dia.

Dia mengatakan, peserta lelang yang sedikit dinilai kurang memperlihatkan adanya persaingan yang sehat dalam menciptakan nilai penawaran tertinggi.

"Kami juga meminta peran aktif dari Komisi Persaingan dan Pengawasan Usaha (KPPU) dalam memantau jalannya pelaksanaan lelang, apalagi yang nilainya miliaran rupiah, seperti telepon genggam atau barang mewah lainnya," tuturnya.

Dia mengatakan, keberadaan KPPU cukup dominan dalam mengawasi kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat di antara sesama peserta lelang.

"Sehingga dengan pengawasan dari KPPU, semua perusahaan yang memenuhi kualifikasi lelang punya kesempatan yang sama untuk jadi pemenang," ucapnya.

Pada kesempatan itu dia menambahkan, pengawasan dari KPPU itu hendaknya semakin ditingkatkan karena puluhan ribu ponsel senilai puluhan miliar sitaan bea cukai akan dilelang karena telah berstatus barang milik negara.

"Kami minta lelang barang-barang tersebut dilakukan secara terbuka," harapnya. (ant)

Selama Ramadan Yudhoyono Konsentrasi Susun Kabinet

Selama Bulan Ramadan, presiden terpilih periode 2009-2014, Susilo Bambang Yudhoyono, berkonsentrasi menyiapkan rencana kerja pemerintah untuk lima tahun ke depan, termasuk menyiapkan struktur kabinet mendatang.

Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, di Istana Negara di Jakarta Senin mengatakan, selama dua bulan ke depan Yudhoyono akan menyiapkan struktur kabinet beserta orang-orang yang dianggap tepat, supaya kabinet mendatang bisa langsung bekerja setelah dilantik 20 Oktober depan.

"Selama Ramadan ini, agenda utamanya menyusun agenda aksi selama lima tahun ke depan, beserta struktur kabinet dan orang-orang yang tepat," ujarnya.

Menurut Andi, secara berkala Yudhoyono dan calon wakil presidennya, Boediono, bertemu secara intensif guna membicarakan agenda kerja pemerintah selama lima tahun ke depan, termasuk rencana aksi seratus hari pertama.

Yudhoyono, lanjut dia, telah menugaskan Boediono untuk menyusun rencana aksi pemerintahan lima tahun mendatang.

Andi tidak mau menjelaskan, apakah kabinet mendatang akan mengalami perubahan struktur atau nama. Ia juga mengaku, tidak tahu apakan Yudhoyono saat ini mulai menggelar uji kelayakan terhadap calon-calon menteri kabinet mendatang.

"Kapan waktunya, tentu beliau sendiri yang tahu. Nanti kalau sudah waktunya secara berkala juga diberitahukan," ujarnya.

Meski selama dua bulan ke depan Yudhoyono berkonsentrasi memikirkan pemerintahan baru, Andi menegaskan, sebagai presiden menjabat, Yudhoyono tetap berkomitmen menyelesaikan permintahan saat ini secara baik.

Berbeda dengan Bulan Ramadan tahun lalu yang padat dengan agenda safari Ramadhan keliling Indonesia, Yudhoyono pada bulan puasa tahun ini tidak menjadwalkan acara sejenis.

Menurut Andi, alasan keamanan menjadi penyebab tidak dilaksanakan safari Ramadhan seperti tahun lalu.