.jpg)
Menurunnya sektor pariwisata di kawasan Danau Toba mulai dirasakan berbagai pihak bahkan dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Hal itu terungkap saat pelaksanaan workshop peningkatan kapasitas pengelolaan di destinasi Danau Toba, di Toba Beach Hotel Tomok.
Dua puluh tahun yang lalu kita mengenal kawasan Danau Toba dengan jumlah kunjungan wisatawan yang cukup tinggi. Tapi sekarang di era otonomi daerah bukannya membaik malah semakin menurun. Ada beberapa hal yang belum disadari para pemangku kepentingan dalam memajukan kawasan Danau Toba, ujar Liga Suryadana dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung yang hadir sebagai narasumber.
Menurut dia, pengembangan kawasan Danau Toba selama ini masih ada muatan kepentingan politik. Sementara, konsep pengembangan sektor pariwisata harus benar-benar menjual bahkan sedikit berpura-pura.
Konsepnya harus memiliki dramaturgi. Kita harus bisa berperan sebagai aktor yang bisa memuaskan pendatang. Faktor lain yang harus diutamakan terkait keamanan dan kebersihan, jawab Liga.
Di beberapa tempat seperti Bali, Liga mengatakan konsep Destinasi Manajemen Organisasi (DMO) yang diterapkan berhasil. Pasalnya DMO harus melibatkan semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat maupun pihak lain seperti pengusaha yang bergerak di bidang pengembangan pariwisata.
Siapa yang bertugas menangani kebersihan, seni dan budaya, keamanan harus sudah ditentukan dengan melibatkan masyarakat. Seperti ‘Pecalang’ di Bali sangat berperan dalam menjaga keamanan di sana. Selain benar-benar menciptakan keamanan yang terjamin, kehadiran mereka juga dapat menjadi perhatian yang manarik bagi wisatawan, tambah Liga.
Tidak jauh berbeda, Dosen UGM Yogyakarta Janianton Damanik pada workshop itu mengatakan, dibutuhkan manajemen kolaboratif sesama pemangku kepentingan untuk pencapaian maksimal. Misalnya menghentikan segala bentuk pencemaran lingkungan di destinasi Danau Toba seperti keramba jaring apung (KJA) PT Aqua Farm Nusantara, peternakan babi PT Allegrindo dan pembuangan limbah rumah tangga di pinggiran perairan Danau.
Kita menjadi bingung jika kita tetap berusaha maksimal menjual Danau Toba tapi di sisi lain, pemerintah juga masih memberi ijin bagi perusahaan yang sedikit banyak menjadi salah satu penyebab pencemaran Danau Toba. Dalam setiap pertemuan seperti ini kita semua selalu menyadari. Tapi usai pertemuan ini tidak ada lanjutan. Kita jadi NATO, no action talk only, ujar Janianto.
Dia berharap semua pemangku kepentingan di destinasi Danau Toba segera bangkit bergerak. Dengan menerapkan manajemen kolaboratif, kebangkitan pariwisata Danau Toba khususnya Kabupaten Samosir dengan visinya menjadikan Samosir Kabupaten Pariwisata akan tercapai. Kadis Pariwisata Samosir Melani Butar-butar didampingi Sekretarisnya Mahler Tamba kepada wartawan mengatakan sangat berharap kerjasama masyarakat agar bersama-sama memajukan daerah wisata.
Workshop itu diikuti peserta dari pemerintahan, pengurus pengusaha hotel dan restoran Indonesia (PHRI) Samosir, pemilik kapal motor penyebrangan, ketua Organda Samosir Saut Marulak Sitanggang, dosen AKPAR Medan Raynalmon Hutahaen dan tokoh masyarakat.
Menurut dia, pengembangan kawasan Danau Toba selama ini masih ada muatan kepentingan politik. Sementara, konsep pengembangan sektor pariwisata harus benar-benar menjual bahkan sedikit berpura-pura.
Konsepnya harus memiliki dramaturgi. Kita harus bisa berperan sebagai aktor yang bisa memuaskan pendatang. Faktor lain yang harus diutamakan terkait keamanan dan kebersihan, jawab Liga.
Di beberapa tempat seperti Bali, Liga mengatakan konsep Destinasi Manajemen Organisasi (DMO) yang diterapkan berhasil. Pasalnya DMO harus melibatkan semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat maupun pihak lain seperti pengusaha yang bergerak di bidang pengembangan pariwisata.
Siapa yang bertugas menangani kebersihan, seni dan budaya, keamanan harus sudah ditentukan dengan melibatkan masyarakat. Seperti ‘Pecalang’ di Bali sangat berperan dalam menjaga keamanan di sana. Selain benar-benar menciptakan keamanan yang terjamin, kehadiran mereka juga dapat menjadi perhatian yang manarik bagi wisatawan, tambah Liga.
Tidak jauh berbeda, Dosen UGM Yogyakarta Janianton Damanik pada workshop itu mengatakan, dibutuhkan manajemen kolaboratif sesama pemangku kepentingan untuk pencapaian maksimal. Misalnya menghentikan segala bentuk pencemaran lingkungan di destinasi Danau Toba seperti keramba jaring apung (KJA) PT Aqua Farm Nusantara, peternakan babi PT Allegrindo dan pembuangan limbah rumah tangga di pinggiran perairan Danau.
Kita menjadi bingung jika kita tetap berusaha maksimal menjual Danau Toba tapi di sisi lain, pemerintah juga masih memberi ijin bagi perusahaan yang sedikit banyak menjadi salah satu penyebab pencemaran Danau Toba. Dalam setiap pertemuan seperti ini kita semua selalu menyadari. Tapi usai pertemuan ini tidak ada lanjutan. Kita jadi NATO, no action talk only, ujar Janianto.
Dia berharap semua pemangku kepentingan di destinasi Danau Toba segera bangkit bergerak. Dengan menerapkan manajemen kolaboratif, kebangkitan pariwisata Danau Toba khususnya Kabupaten Samosir dengan visinya menjadikan Samosir Kabupaten Pariwisata akan tercapai. Kadis Pariwisata Samosir Melani Butar-butar didampingi Sekretarisnya Mahler Tamba kepada wartawan mengatakan sangat berharap kerjasama masyarakat agar bersama-sama memajukan daerah wisata.
Workshop itu diikuti peserta dari pemerintahan, pengurus pengusaha hotel dan restoran Indonesia (PHRI) Samosir, pemilik kapal motor penyebrangan, ketua Organda Samosir Saut Marulak Sitanggang, dosen AKPAR Medan Raynalmon Hutahaen dan tokoh masyarakat.
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar