Aksi di Bundaran HI: Hancurkan Buaya Ciptaan Setan!

Buaya menjadi pusat kemarahan dalam aksi massa berbagai elemen di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Sekitar 100-an orang yang menggelar konvoi buaya, membawa buaya warna biru berukuran besar yang menjadi bulan-bulanan massa.

Buaya itu diseret-seret, lalu ditendang-tendang oleh massa dari Facebooker dan Perhimpunan Rakyat Pekerja, Minggu (8/11/2009) pukul 09.30 WIB.

"Kami membawa buaya sebagai lambang upaya pelemahan KPK," kata sang orator. Lalu massa menyanyikan lagu yang disadur dari lagu anak-anak Bintang Kecil:

"Cicak kecil, siapa berani melawan korupsi, hancurkan buaya ciptaan setan!"

Massa juga menutup buka mulut buaya lalu menendanginya. "Saatnya buaya dibumihanguskan!" ujar massa.

Massa yang baru datang ini juga membawa spanduk berisi aspirasi mereka yaitu "Tangkap Anggoro dan Anggodo, ganti Kapolri dan Jaksa Agung serta tuntaskan kasus Bank Century."

Aksi massa di Bundaran HI selain dihadiri oleh publik yang tengah meluangkan hari libur, juga diikuti oleh aktivis Kontras, YLBHI, Komunitas Sepeda Onthel, Komunitas Vespa, ICW, WALHI, Forum Facebookers Peduli Keadlilan dan Perhimpunan Rakyat Pekerja & Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia serta dimeriahkan artis-artis dalam konser Cicak.

Saat ini Bundaran HI tak bisa dilewati kendaraan, sehingga kendaraan harus dialihkan.

Indonesia Dapat Hibah Pendidikan Satu Miliar Dolar

Indonesia akan mendapatkan hibah untuk pendidikan dasar sebesar sekitar satu miliar dolar AS atau sekitar Rp9,5 triliun dalam waktu dekat, kata Deputi Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nina Sardjunani.

"Kita akan mendapatkan hibah cukup besar hampir satu miliar dolar AS untuk pendidikan dasar dari European Commision dan AUS Aid. European Comision akan menghibahkan sekitar 400 juta euro, dan AUS Aid sekitar 400 juta dolar AS," kata Nina Sardjunani dalam acara temu media dengan Bappenas di Bogor, Jumat.

Ia mengatakan, hibah ini untuk menangani pendidikan dasar di Indonesia. Menurut dia, jumlah siswa untuk pendidikan dasar sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) sekitar 40 juta orang yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia.

Nina Sardjunani menjelaskan, kedua lembaga pemberi hibah tersebut telah menyetujui untuk memberikan hibah dalam konstruksi "Jakarta Commitment", dimana Indonesia yang menentukan syarat-syaratnya serta perencanaan hibah tersebut.

"Dalam melaksanakan hibah dipandu oleh prinsip-prinsip Jakarta Commitment, kita yang leading (memimpin), jadi rencana kita lah yang kita jadikan acukan," katanya.

Ia menambahkan dalam hibah ini yang menjadi acuan adalah rencana strategis yang berasal dari kementerian/lembaga yang mengurusi pendidikan dasar yaitu Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Agama (Depag).

"Mereka sudah mau mengikuti perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Pemberi hibah sangat baik bekerja sama dengan kita, menjunjung tinggi profesionalisme, nanti akan difinalkan masing-masing renstra baik Depdiknas maupun Depag," katanya.

Sementara itu, untuk pemantauan pelaksanaan pemanfaatan hibah itu akan dilakukan oleh masing-masing direktorat dengan mitra kerja mereka.

Formasi CPNS Untuk Pelatih/Olahragawan Berprestasi Kurang Peminat

Formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) untuk pelatih/olahragawan berprestasi kurang peminat.

"Dalam dua hari terakhir (5 - 6 November 2009), pendaftar untuk CPNS Pemprov Sulsel hanya satu orang saja, itu pun setelah diverifikasi, ternyata tidak lulus berkas administrasi," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, A Murny Amien Situru, di Makassar, Jumat.

Menurut dia, dari pantauan BKD Sulsel dalam dua hari terakhir, formasi yang ada belum seimbang dengan jumlah pendaftar. Sebagai gambaran, untuk formasi pelatih/olahragawan disiapkan jatah 42 orang. Namun, hingga hari kedua pendaftaran, Jumat (6/11), hanya ada satu orang pendaftar, itu pun tidak lolos berkas.

"Kami menyatakan dia tidak lolos seleksi berkas administrasi, karena hanya mampu menunjukkan medali perunggu dari Pekan Olah Raga Nasional (PON), padahal seharusnya medali emas," kata Murny.

Sementara formasi untuk tenaga kesehatan dan teknis, katanya, memiliki banyak peminat, yang jumlahnya sudah ratusan orang dalam dua hari pendaftaran.

Pendaftaran CPNS Pemprov Sulsel secara "on line" digelar pada 5 - 10 November 2009 sesuai dengan petunjuk Badan Kepegawaian Naegara (BKN), kuota CPNS di lingkup Pemprov Sulsel tercatat sebanyak 377 orang, yang terdiri atas tenaga kesehatan 217 orang, tenaga teknis 118 orang dan 42 orang pelatih/olahragawan berprestasi.

Sementara pola pendaftaran CPNS Pemprov Sulsel, ia mengatalan, setelah mendapat nomor registrasi secara "on line", maka nomor ujian tersebut ditempelkan pada map yang berisi surat lamaran dan sejumlah lampiran yang menjadi syarat penerimaan CPNS, seperti fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir.

"Selanjutnya, berkas lamaran itu dikirim ke Tim Pengadaan CPNS Pemprov Sulsel melalui PO Box 555 di kantor pos terdekat," katanya.

Unjuk Rasa Pro KPK "Facebookers" Mulai Digelar

Ratusan pengguna jejaring sosial maya "Facebook" berbagai kalangan dan usia menggelar unjuk rasa mendukung dua pimpinan non aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu pagi.

Sekalipun acara yang diprakarsai Forum Facebookers Peduli Keadilan KPK itu baru dimulai sekitar pukul 08.00 WIB, namun sejak pukul 07.00 WIB para peserta aksi telah berkumpul di sekitar Bundaran HI sehingga agak memacetkan arus lalu lintas.

Sekitar pukul 07:20 WIB sebagian dari peserta aksi melakukan olah raga bersama yang disebut "Senam Indonesia Sehat Melawan Korupsi".

Sementara itu, di bagian yang lain dari Bundaran Hotel Indonesia, para demonstran berorasi dan menggelar dialog interaktif mengenai kasus yang dihadapi Bibit dan Chandra.

Sejumlah poster dan spanduk bergambar buaya dan cicak juga tampak dibawa para peserta.

Menurut keterangan dari laman Direktorat Lalu Lintas Polda Metropolitan Jakarta Raya aksi itu akan berlangsung hingga pukul 12:00 WIB.

Setelah berorasi dan menggelar dialog interaktif para peserta aksi akan long march dari depan gedung Deutsch Bank hingga kantor KPK melalui Jl Imam Bonjol, Menteng, dan Jl HR Rasuna Said, Kuningan.

Sementara itu pada Sabtu (7/11) sekitar pukul 06:30 WIB Gerakan Sejuta "Facebookers" telah mencapai target dengan menggalang 1.000.000 pendukung.

"Ini adalah awal," kata pemrakarsa gerakan, Usman Yasin, dalam wawancara di Metro TV di Jakarta, Sabtu pagi.

Gerakan Sejuta "Facebookers" yang diprakarsai oleh Usman Yasin pada 29 Oktober 2009 itu dipicu dari aksi penahanan dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah karena dinilai polisi menghalang-halangi penyidikan.

Gerakan itu tidak hanya mendapat respons positif dari masyarakat dalam negeri, tetapi juga dari warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Bibit dan Chandra akhirnya ditangguhkan penahanannya oleh Mabes Polri sejak Selasa (3/11) malam.

Negara Terancam Jika Terjadi Persekongkolan Korupsi di Pemerintahan

Negara akan berada dalam ancaman ketika penguasa menjalankan kekuasaan tanpa kontrol dan bersekongkol dengan pengusaha untuk melakukan tindakan ilegal, seperti kasus korupsi di lembaga pemerintahan.

Hal itu terungkap dalam diskusi "Politik, Korupsi, dan Ujian Pemerintahan SBY Jilid II" yang digelar Pengurus Cabang Istimewa Muhamadiyah London bersama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) UK dan Persatuan Pelajar Indonesia United Kingdom (PPI UK) bertempat di KBRI London.

Sekretaris ICMI UK Amika Wardana, dalam keterangannya kepada koresponden Antara London, Minggu, mengatakan, diskusi yang diikuti sekitar 50 peserta berbagai kalangan mendapat dukungan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI London.

Dikatakannya, diskusi yang digelar berbagai komponen organisasi masyarakat di Kerajaan Inggris itu merupakan bentuk kepedulian terhadap perkembangan terkini terkait konflik dua lembaga negara, KPK dan Kepolisian, yang menimbulkan keprihatinan masyarakat luas.

Diskusi menghadirkan tiga pembicara dari kalangan mahasiswa di antaranya kandidat PhD bidang ilmu hukum di University of Dundee Mohamad Mova Al Afghani, ahli politik ekonomi dari University of Exeter Intan Syah Ichsan, dan kandidat PhD bidang antropologi di University of Sussex Amich Alhumami.

Dalam diskusi panel dengan moderator Yusuf Arifin, wartawan BBC London terungkap bahwa korupsi yang melibatkan pemegang kekuasaan menimbulkan komplikasi politik sangat mendalam, yang menjadi awal dari perseteruan panjang antara KPK dan Kepolisian.

Amich Alhumami mengemukakan, praktik korupsi menjadi sedemikian kompleks ketika terkait dengan politik dan kekuasaan serta menyangkut pejabat tinggi negara, tokoh politik, dan partai politik.

Korupsi seringkali merupakan bagian dari transaksi ekonomi politik yang dilakukan melalui kontrak terselubung antara pemegang kekuasaan, elite parpol, dan pebisnis seperti skandal Anggoro-Anggodo, yang merusak prinsip dasar pengelolaan negara yang baik.

Pertempuran simbolis "Cicak vs Buaya", katanya, sejatinya menggambarkan ada pertarungan sengit di antara kekuatan-kekuatan politik yang dekat dengan pusat kekuasaan.

KPK yang berhasil menangkap, mengadili, dan memenjarakan para koruptor-jaksa, politisi, polisi, pengusaha, dan mantan pejabat BI, lanjutnya, dianggap mengganggu kepentingan banyak kelompok sehingga harus dilemahkan dan dikerdilkan melalui berbagai cara, termasuk kriminalisasi dua pimpinannya.

Selaku kepala pemerintahan, katanya, Presiden SBY harus membuktikan komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi dan merealisasikan janji-janji politik selama kampanye seperti jargon partainya: "Katakan Tidak Pada Korupsi".

Sementara itu, Mohamad Mova Al Afghani mengemukakan, krisis kepercayaan pada institusi penegakan hukum di Indonesia berada pada titik kulminasi.

Menurut Mohamad Mova Al Afghani, Makelar Kasus (Markus) merupakan fenomena sistemik dalam penegakan hukum di Indonesia. Alih-alih menangkap orang yang mengaku mempersiapkan uang suap untuk penegak hukum, pemerintah berlindung di balik hukum positif dan melukai rasa keadilan masyarakat, ujarnya.

Sementara itu, lembaga perwakilan rakyat kehilangan fungsinya dalam melakukan kontrol terhadap penegakan hukum. Reformasi yang digulirkan pada tahun 1998 berada di ujung tanduk.

Masyarakat sipil dan mahasiswa harus terus aktif mengawal dan menyikapi perkembangan berbagai skandal penegakan hukum untuk mengembalikan proses reformasi kepada arah yang benar.

Sedangkan Intan Syah Ichsan menyoroti kemelut KPK dan Kepolisian yang hendaknya dilihat sebagai rangkaian kasus dana talangan Bank Century, yang mengandung kejanggalan dan sengaja ditenggelamkan oleh perseteruan dua lembaga negara penegak hukum.

Untuk itu, ujarnya pengusutan kasus dana talangan yang mencapai Rp 6,7 triliun harus tetap dilanjutkan dengan melakukan proses hukum atas dugaan adanya aliran dana ke partai pemenang pemilu.

Dikatakannya jika kasus pokok Bank Century ini tidak dituntaskan, dikhawatirkan justru akan memicu eskalasi gerakan perlawanan sipil dalam bentuk demonstrasi massa, yang dalam pekan-pekan terakhir mengalami peningkatan.

Masyarakat sipil dan kelas menengah harus mendorong proses reformasi dengan tetap berada dalam koridor hukum, demikian Intan Syah Ichsan.