Dukungan Bentuk Pansus Angket Century Terus Membesar

Dukungan kalangan anggota DPR lintas fraksi bagi pembentukkan panitia khusus angket Century terus membesar dan sejak diserahkannya surat pengajuan angket ke pimpinan DPR pada Kamis (12/11) sebanyak 201 anggota telah bertandatangan.

Kepada pers di ruang wartawan DPR Jakarta, Selasa, salah satu inisiator hak angket dari FPDIP Maruarar Sirait, saat diserahkannya surat usulan pembentukkan angket Century ke Ketua DPR pada Kamis (12/11) lalu, hanya ada 139 anggota DPR dari berbagai fraksi yang membubuhkan tandatangan mereka.

"Saat ini telah ada penambahan yang cukup signifikan dari para anggota DPR lintas fraksi hingga terkumpul sebanyak 201 anggota yang membubuhkan tandatangannya," ujar Maruarar.

Politisi PDIP itu merasa yakin dukungan terhadap pembentukkan pansus hak angket DPR untuk membongkar skandal Bank Century akan terus bertambah dari waktu ke waktu.

"Bisa jadi pada Kamis mendatang akan ada anggota-anggota Fraksi Partai Demokrat yang ikut bertandatangan," ujarnya disambut tawa para wartawan yang memenuhi ruang wartawan itu.

Dalam jumpa pers itu, para anggota DPR yang menjadi inisiator hak angket yang hadir diantaranya Maruarar Sirait dan Gayus Lumbuun (FPDIP), Bambang Soesatyo (FPG), Achmad Muzani dan Desmon Mahesa (F Gerindra), Akbar Faisal (F Hanura), Lily Chadidjah Wahid (FPKB) dan Mayasya Johan (FPPP).

Bambang Soesatyo mengatakan para inisiator menargetkan sebanyak 300 anggota DPR dari berbagai fraksi akan turut bertandatangan sehingga tidak ada alasan lagi bagi paripurna DPR untuk tidak segera membentuk pansus angket Century.

Dikatakannya pula ia sempat khawatir dengan adanya upaya-upaya menghambat pembentukkan pansus angket tersebut setelah adanya keinginan Ketua DPR untuk membahas terlebih dahulu usulan tersebut sebelum dibicarakan di paripurna DPR.

"Kalau terus ada upaya menghambat lag, maka bukan mustahil apabila kita juga menggulirkan mosi tidak percaya kepada Ketua DPR," ujarnya seraya menambahkan bahwa Ketua DPR itu pada hakikatnya hanya sekedar juru bicara DPR saja.

Senada dengan Bambang, Akbar Faisal mengatakan bahwa sudah saatnya Ketua DPR menjalankan perannya sebagai anggota parlemen dan tidak terus menerus menjadi bumper pemerintah ataua membawa DPR sebagai sub ordinat kekuasaan.

"Kami sangat maklum bahwa Ketua DPR itu berada dalam posisi dilematis. Disatu sisi dia harus berperan sebagai bumper presiden dan disisi lain harus pula menjalankan fungsi pengawasan sebagai anggota parlemen," ujarnya.

Namun demikian, ia menambahkan, jika Ketua DPR terus berupaya menghambat aspirasi para anggota DPR dari delapan fraksi yang ada di Dewan, maka bukan mustahil gagasan menggulirkan mosi tidak percaya akan berlanjut.

Sementara Lily Wahid mengatakan bahwa desakan itu merupakan aspirasi masyarakat luas yang harus direspon para anggota DPR.

Sedangkan Muzani menegaskan bahwa kasus Century merupakan skandal terbesar pasca reformasi dan sebagai instrumen pengawas pemerintah, maka sangat wajar apabila DPR membentuk pansus angket Century guna menyelidiki skandal tersebut.

"Kami mencium adanya ketidak beresan disana dan pemerintah seharusnya tidak perlu kebakaran jenggot," ujar Muzani yang juga Sekjen Partai Gerindra itu.

Seribu Massa Turun ke Jalan Dukung Kapolri

Sekitar seribu massa menamakan diri Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Jawa Barat melakukan aksi turun ke jalan di Bandung, Selasa, sebagai reaksi dan bentuk dukungan terhadap Kapolri terkait dugaan sogok kasus pimpinan KPK non-aktif Bibit dan Chandra.

Aksi massa tandingan dari serangkaian demonstrasi mendukung KPK itu dilakukan dengan mendatangi gedung Sate Kantor Gubernur Jawa Barat di Jalan Diponegoro Bandung.

Massa menggunakan baju kaos berwarna hitam itu juga mengecam keberadaan Tim-8 diketuai Adnan Buyung Nasution yang merekomendasikan penghentian pengusutan kasus Bibit-Chandra karena dinilai tidak cukup bukti.

Koordinator aksi massa, Eko Budiyanto, dalam orasinya menuding tidak ada yang boleh menghentikan kasus hukum sebelum dibawa ke pengadilan.

"Ini negara hukum, mau jadi apa negara ini kalau segala kesalahan bisa dihentikan begitu saja tanpa dibuktikan di pengadilan," ucapnya.

Massa juga memperingatkan pemerintah agar tidak terlalu mudah diatur Tim-8 bentukan Presiden SBY tersebut.

Aksi massa juga menuntut segera pembubaran Tim-8 bentukan Presiden SBY, yang dinilai telah mengintervensi lembaga hukum yang ada di Indonesia.

Berdasarkan pantauan di lapangan, masa bergerak berjalan kaki, sebelumnya mereka berkumpul di depan RRI yang berjarak sekitar 500 meter dari gedung sate.

Saat berunjuk rasa di depan Gedung Sate, beberapa spanduk telah dibentangkan massa yang berjumlah sekitar seribu orang tersebut.

Beberapa spanduk tersebut bertuliskan, "Waspadalah laten Korupsi dan bahayanya "mafia peradilan", menolak segala intervensi elit politik terhadap proses hukum di NKRI,".

Aksi unjuk rasa tersebut tidak berlangsung lama, mereka berunjuk rasa sekitar 15 menit, dan setelah itu massa membubarkan diri dan saat ini massa berjalan ke Monumen Perjuangan Rakyat Jabar.

Pengusul Hak Angket Pertanyakan Sikap Ketua DPR

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Maruarar Sirait mempertanyakan sikap pimpinan rapat paripurna yang enggan membacakan surat usulan hak angket kasus Bank Century.

"Usulan hak angket sudah disampaikan kepada pimpinan DPR secara prosedural dan sudah memenuhi syarat. Lalu kenapa surat tersebut tidak dibacakan," kata Maruarar Sirait di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa, pada saat rapat paripurna diskors sementara.

Dikatakannya, usulan hak angket Bank Century sudah disampaikan kepada pimpinan DPR pada Kamis (12/11) lalu yang saat itu telah didukung 139 anggota DPR dari tujuh fraksi sebagai pengusul.

Sesuai tata tertib DPR, kata dia, surat-surat yang diterima pimpinan DPR harus dibacakan pada rapat paripurna.

"Tapi kenapa pimpinan rapat rapat paripurna tidak mau membacakannya," kata dia.

Jika alasan pimpinan rapat paripurna itu karena adanya disposisi dari Ketua DPR Marzuki Alie agar tidak membacakan dulu surat usulan hak angket, menurut Maruarar, itu adalah upaya menghambat hak setiap anggota DPR.

Menurut dia, mengapa untuk membacakan surat usulan hak angket saja harus menunggu Ketua DPR kembali dari Amerika Serikat.

Ketua DPR Marzuki Ali saat ini sedang mengikuti konferensi parlemen internasional (IPU) di New York, Amerika Serikat, selama sepekan, mulai Senin ini.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa DPR adalah lembaga perwakilan rakyat dan bukan lembaga perwakilan salah satu fraksi atau partai.

Menurut dia, jika sikap ketua DPR berupaya menghambat usulan hak angket, maka hal itu tidak hanya mengecewakan fraksi PDI Perjuangan atau anggota DPR pengusul hak angket saja, tetapi juga masyarakat yang menunggu transparansi persoalan Bank Century.

Sebelumnya dalam ruang rapat paripurna, sejumlah anggota DPR mengajukan interupsi terkait kenyataan pimpinan rapat paripurna Priyo Budi Santoso yang mengatakan belum akan membacakan surat usulan hak angket.

Sejumlah anggota DPR tersebut meminta pimpinan rapat untuk membacakan surat usulan hak angket. Karena anggota DPR yang mengangkat tangan mengajukan interupsi makin banyak, Priyo Budi Santoso kemudian, menskors sementara rapat selama 45 menit.

12 Aksi Akan Digelar di Jakarta

Sebanyak 12 aksi akan digelar di berbagai tempat di wilayah DKI Jakarta, Kamis, sehingga berpotensi memadatkan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan ibukota.

Menurut informasi dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya di Jakarta, Kamis pagi, belasan aksi tersebut akan dilaksanakan sejak waktu pagi hingga sore hari.

Aksi unjuk rasa pertama diagendakan berlangsung di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada sekitar pukul 09.00 WIB.

Masih pada jam yang sama, aksi dijadwalkan terjadi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Sementara itu, sebanyak tiga unjuk rasa direncanakan digelar pada pukul 10.00 WIB, yaitu di depan kantor PT Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jakarta dan Tangerang, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Departemen Dalam Negeri.

Sedangkan aksi juga akan dilaksanakan di depan Kedutaan Besar Republik Rakyat China (RRC) di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pukul 10.45 WIB.

Selanjutnya, aksi damai diagendakan berlangsung di Bundaran HI pada sekitar pukul 11.00 WIB.

KPK kembali akan disambangi oleh dua aksi unjuk rasa, yaitu pada pukul 12.30 WIB dan satu lagi pukul 13.00 WIB.

Aksi demonstrasi juga dijadwalkan terjadi di di depan Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, pukul 13.00 WIB.

Terakhir, aksi digelar di depan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pukul 16.00 WIB.

TMC tidak menyebutkan jumlah dan tuntutan yang akan disampaikan oleh belasan kelompok pengunjuk rasa.

Para pengguna jalan raya diimbau untuk menggunakan jalur alternatif agar tidak terjebak kemacetan akibat unjuk rasa tersebut.

DPD: Iklan Pendidikan Gratis Harus Ditiadakan

Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Azis Qahar Mudzakkar, akan mengingatkan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) yang baru untuk meniadakan iklan tentang pendidikan gratis.

"Sosialisasi pendidikan gratis jangan lagi melalui iklan karena masyarakat tidak semuanya mengetahui secara persis konsepnya, dampaknya bisa menimbulkan masalah," kata anggota DPD asal Sulawesi Selatan (Sulsel) itu, disela kunjungan kerja ke Asrama Haji Padang, Rabu.

Anggota Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Sumbar, sejak Senin-Kamis pekan ini, menjemput aspirasi soal pendidikan, kesehatan dan keagamaan di provinsi itu.

Apalagi, kata Azis, dijadikan sebagai jargon kampanye calon bupati/wali kota dan gubernur, bahkan Mendiknasnya juga beriklan begitu.

Jadi, masyarakat tak mengerti dan menimbulkan pertanyaan siapa yang sebenarnya yang punya pekerjaan, karena semua beriklan pendidikan gratis.

"Pendidikan gratis pun juga tak semua item, tingkat SMA tidak gratis. Sementara masyarakat tahunya sekolah sudah gratis sekarang," katanya sembari menyatakan akan mengingatkan kembali Mendiknas tak usah ada iklan-iklan.

Terkait, dampak iklan gratis semakin membuat susah guru atau pihak sekolah karena orangtua murid atau masyarakat tak lagi mau membayar iyuran di minta sekolah.

Sebelumnya, katanya, rombongan anggota Komite III DPD RI berdialog dengan kepala dinas dan kepala sekolah dari sejumlah kab/kota di Sumbar.

Jadi, ada keluharan dari para kepala sekolah dan komite sekolah, bahkan dampak iklan pendidikan gratis yang memicu menurunnya partisipasi masyarakat untuk peduli ke sekolah.

Istilah pendidikan gratis, kata Azis, semestinya tak perlu ada tetapi konsep dan pelaksanaa program pemerintah untuk pendidikan murah dan gratis penting.

Bahkan, tambahnya, ada provinsi yang sudah melauncing pendidikan gratis, itu sangatlah tidak tepat karena dalam pelaksanaanya sangat sedikit peran pemerintah daerah. (ant)